trubus.id
Bina Swadaya Kritisi UU Kontroversial Cipta Kerja

Bina Swadaya Kritisi UU Kontroversial Cipta Kerja

Binsar Marulitua - Selasa, 24 Nov 2020 18:21 WIB

Trubus.id -- Kontroversi UU Cipta Kerja masih menjadi perdebatan, meski Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengetok palu mengambil keputusan dan  Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani versi 1.187 halaman pada Senin, 2 November 2020. UU Cipta Kerja akhirnya diundangkan dalam Nomor 11 Tahun 2020.

Anggota pengawas Yayasan Bina Swadaya, Sri Palupi menjelaskan bahwa, implikasi UU Cipta Kerja berpotensi melanggar hak ekonomi, sosial, budaya secara sistematis, luas dan massif kepada masyarakt marjinal termasuk petani, nelayan dan masyarakat adat.

Implikasi atau keterlibatan UU Cipta Kerja akan mengancam, penguasaan lahan pertanian warga, hak ulayat, termasuk hutan adat, ruang hidup masyarakat, kondisi dan daya dukung lingkungan hidup serta keselamatan warga dari bencana.

"Selain itu Hak bekerja, hak berusaha dan kesejahteraan warga di sektor pertanian," jelas Sri Palupi dalam diskusi daring "Menoropong Manfaat UU Cipta Kerja Bagi Petani dan Usaha Mikro" Jumat, 20 November 2020.

Anggota pengawas Yayasan Bina Swadaya, Sri Palupi saat memberikan dalam diskusi daring "Menoropong Manfaat UU Cipta Kerja Bagi Petani dan Usaha Mikro" Jumat, 20 November 2020.

 

Sri Palupi menerangkan, pada implikasi terhadap penguasaan dan perlindungan ruang hidup,  UU Cipta Kerja berpotensi mempermudah dan memperluas alih fungsi dan penggusuran lahan, termasuk lahan pertanian. Serta penyempitan ruang hidup.

"Seperti Pasal 18 yang mengubah, menghapus, menetapkan ketentuan baru tentang UU Nomor 1/2014, Pasal28 yang mengubah,menghapus,menetapkan ketentuan baru tentang UU Nomor 39 th 2014," jelas Sri Palupi.

Sorotan lain Sri Palupi yang juga Peneliti Ecosoc Institute,  tertuju pada pasal 122 dan 123 yang mengubah, menghapus, menetapkan ketentuan baru tentang UU Nomor 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pasal 126 tentang bank tanah, pasal 144 tentang rumah susun untuk warga asing.

Selain itu, dihapusnya UU Perkebunan yg mengatur persyaratan untuk mendapatkan ijin usaha perkebunan pada Pasal 45. Yang dihapus adalah ijin lingkungan, kesesuaian dengan tata ruang dan rencana perkebunan.

Selanjutnya Sri Palupi memaparkan, UU Cipta Kerja Mengurangi 9 pertimbangan dalam penentuan batasan luas maksimum lahan untuk perkebunan menjadi 2 pertimbangan  yakni jenis tanaman dan ketersediaan lahan. Pertimbangan krusial seperti kepadatan penduduk, kondisi geografis, ekologis dan ketimpangan penguasaan lahan tidak menjadi pertimbangan.

"Konsekuensinya bisa memperparah dominasi penguasaan lahan oleh korporasi (sawit) dan kian buruknya ketimpangan penguasaan lahan. Kita tahu bahwa satu korporasi sawit bisa menguasai 2 juta hektare lahan, " jelasnya.

Sri Palupi melanjutkan pemaparan, implikasi terhadap penguasaan dan perlindungan ruang hidup, menggeser kewajiban penyediaan lahan untuk kebun plasma masyarakat, dari perusahaan ke masyarakat. Hal ini  sekaligus menjadikan kepentingan privat/korporasi sebagai kepentingan umum dengan cara memperluas definisi “kepentingan umum”.

Undang-undang yang lama, lanjut Sri Palupi, definisi kepentingan umum itu menambah kawasan industri minyak dan gas, kawasan industri, kawasan pariwisata dan kawasan lain. Jadi UU Cipta kerja secara tidak langsug  berpotensi memperburuk perusakan lingkungan karena pemberian ijin usaha dan investasi mengabaikan daya dukung lingkungan, perusakan lingkungan dan kerentanan Indonesia terhadap bencana.

Hal ini seperti pada Pasal 21 yang mengubah, menghapus, membuat ketentuan baru tentang UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

 "Penggunaan ketentuan Perizinan Berusaha berbasis risiko sementara indikator risiko yang dipilih lebih tidak jelas dari UU yang diubah dan usaha yang risikonya menengah ke bawah tidak wajib membuat AMDAL," jelasnya lagi.

UU Cipta Kerja Mempengaruhi Hak Pangan Rakyat?

Selain menilisik bagaimana UU Cipta kerja berpengaruh pada penguasaaan lahan, ruang hidup dan lingkungan, Sri Palupi juga mencermati UU Cipta yang mempengaruhi hak pangan rakyat. Menurut perempuan yang  mendapat penghargaan Pejuang Kemanusiaan dari Universitas Atmajaya ini UU Cipta Kerja berpotensi memperburuk keamanan dan kualitas pangan terutama pada Pasal 64 yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Dalam pasal tersebut, melonggarkan syarat produksi pangan dengan rekayasa genetika, dari “mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan” menjadi “memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”.

"Artinya, aspek keamanan pangan sebagai dasar pertimbangan ditinggalkan,"ungkapnya.

Sri Palupi juga menerangkan UU Cipta Kerja juga menghilangkan persyaratan pemberian ijin pemerintah terkait iradiasi pangan.

Persyarayan pemberian ijin yg dihilangkan:

a. persyaratan kesehatan; b. prinsip pengolahan; c. dosis; d. teknik dan peralatan; e. penanganan limbah dan

penanggulangan bahaya zat radioaktif; f. keselamatan kerja; dan g. kelestarian

"Selain itu, menghapus ketentuan tentang uji pangan di laboratorium sebelum diedarkan," ungkapnya lagi.

Tidak hanya itu, UU Cipta Kerja juga berpotensi mengancam pangan lokal. Pasal 28 yang mengubah 6 UU di sektor pertanian: UU Nomor 39/2004 tentang Perkebunan, UU Nomor 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU Nomor 22/2019 tentang Sistem Budidaya Pertania Berkelanjutan, UU Nomor 19/2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU Nomor 13/2010 tentang Hotrikultura dan UU Nomor 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sri Palupi juga mengkritisi UU Cipta Kerja bisa  memperbesar peluang memasukkan benih/bibit tanaman dan hewan dari luar. Dengan terancamnya keragaman pangan lokal, kualitas pangan rakyat juga akan terancam

"Ini bukan hanya mengancam hak bekerja produsen benih/bibit lokal tetapi juga semakin mengancam keragaman dan keberadaan pangan lokal," tuturnya.

Sri palupi juga fokus mengkritisi UU Cipta Kerja juga tertuju pada potensi mengancam hak bekerja dan memperburuk kesejahteraan warga yang bekerja dan berusaha di sektor pertanian pangan.  Dalam Pasal 28 yang mengubah/menghapus/membuat ketentuan baru terkait 6  UU di sektor pertanian dan Pasal Pasal 64 yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Hal tersebut mempermudah impor pangan dengan menghilangkan persyaratan untuk impor pangan dan impor pangan pokok. Selain itu mengubah persyaratan impor pangan dari “yang tidak berdampak negatif” terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil menjadi “memperhatikan kepentingan”.

"Selain itu pada kluster pangan UU Cipta Kerja juga memberi ruang lebih besar bagi mafia pangan membuka ruang lebih besar bagi masuknya bibit/benih tanaman dan hewan impor untuk kepentingan

Editor : Binsar Marulitua

Berita Terkait

12 Jan 2021
24 Des 2020
21 Des 2020