trubus.id
DKI Jakarta PSBB Lagi, Peneliti Minta Pemerintah Pastikan Kelancaran Rantai Pasok Pangan

DKI Jakarta PSBB Lagi, Peneliti Minta Pemerintah Pastikan Kelancaran Rantai Pasok Pangan

Astri Sofyanti - Jumat, 11 Sept 2020 12:18 WIB

Trubus.id -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memutuskan kembali memberlakukan pembatasan sosial skala besar (PSBB) di Ibukota terhitung pada 14 September mendatang. Hal ini dilakukan karena kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta terus meningkat.

Kembali diterapkannya PSBB di Jakarta perlu diikuti adanya serangkaian upaya untuk memastikan kelancaran rantai pasok pangan yang terhubung dengan wilayah atau provinsi di sekitarnya. Merespon hal ini, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania meminta agar Pemerintah memastikan kelancaran rantai pasok pangan, seiring dengan keputusan Pemprov DKI Jakarta yang kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Galuh mengatakan, upaya meminimalisasi gangguan pada distribusi komoditas pangan antardaerah sangat penting untuk menghindari kelangkaan pasokan pangan. Terlebih sebagaian besar produsen utama komoditas pangan mulai dari beras, ayam, gula serta beberapa komoditas lainnya terpusat di wilayah Jawa, kemudian didistribusikan ke berbagai kota di Pulau Jawa hingga kota-kota di pulau lain.

“Perlunya sinergi antar pemerintah baik kota ataupun daerah sangat penting untuk membantu kelancaran distribusi. Sinergi akan lebih baik jika kerja sama ini turut merangkul swasta, karena banyak diantara mereka yang memiliki jaringan sehingga lebih efisien,” kata Galuh dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan data BPS, Jawa Tengah merupakan produsen beras terbesar dengan total produksi 5,52 juta ton pada tahun 2019. Selain itu, sebanyak 51,15 persen gula Indonesia diproduksi di Jawa Timur pada tahun 2018.

Sementara itu, Jawa Barat adalah produsen daging ayam terbesar dengan total 886.752 ton pada 2019. Komoditas-komoditas ini perlu didistribusikan, tidak hanya ke daerah-daerah di Pulau Jawa tetapi juga ke seluruh Indonesia.

Jabodetabek dan daerah non produsen pangan lainnya sangat bergantung pada beras dari Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Di sisi lain, implementasi PSBB telah memengaruhi kelancaran rantai pasok karena adanya pemeriksaan di pos-pos yang terletak di titik akses utama seperti jalan tol dan pelabuhan.

Pemeriksaan ini dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran rantai pasok pangan walaupun pangan dikecualikan dari pemeriksaan dan pembatasan.

Lebih lanjut Galuh mengungkapkan, antrean panjang pada pos-pos pemeriksaan dapat secara tidak sengaja menyebabkan daerah-daerah tertentu mengalami kekurangan stok. Padahal daerah-daerah penghasil memiliki stok yang melimpah.

“Penerapan PSBB transisi memang sedikit banyak telah banyak membuka akses distribusi pangan secara normal. Namun dengan diterapkannya kembali PSBB secara ketat, ditakutkan akses distribusi pangan dapat kembali terganggu, utamanya dari dan ke ibu kota,” ujarnya.

Guna memastikan kelancaran rantai pasok pangan selama pemberlakuan kebijakan yang membatasi ruang gerak masyarakat, CIPS merekomendasikan beberapa hal. Galuh mengungkapkan, hal pertama adalah implementasi PSBB di berbagai daerah dengan berbagai tingkat pembatasan pada pergerakan orang dan barang sudah tepat.

Namun, hal ini harus tetap memperhatikan kelancaran distribusi barang-barang komoditas penting. Selain itu, perlu adanya kejelasan dalam pembatasan kegiatan industri dan transportasi selama PSBB.

Selanjutnya adalah perlunya sinergi antara beberapa kementerian. Kementerian Perindustrian sebaiknya mengeluarkan izin untuk sektor-sektor esensial yang terlibat dalam rantai pasok pangan. Izin ini kemudian dapat digunakan untuk proses verifikasi cepat di pos-pos pemeriksaan.

Kementerian BUMN juga perlu mengarahkan perusahaan survei untuk meningkatkan kapasitas survei di pelabuhan. Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah perlu memastikan bahwa protokol kesehatan dipatuhi oleh industri dan penyedia transportasi dengan menetapkan secara jelas sanksi bagi yang melanggar.

Editor : Binsar Marulitua

Berita Terkait

23 Sep 2020
07 Sep 2020
31 Agu 2020