trubus.id
KKP Gencarkan Kampanye  Sungaiku Bebas Setrum Ikan

KKP Gencarkan Kampanye Sungaiku Bebas Setrum Ikan

Binsar Marulitua - Minggu, 16 Agu 2020 10:46 WIB

Trubus.id -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan sosialisasi bahaya praktek penyetruman bagi kelestarian sumber daya perikanan di perairan umum kepada 600 warga masyarakat di 13 Desa di wilayah Banten, Cilacap dan Pangadaran, Jawa barat. Kegiatan Sosilisasi ini  ini telah mulai dilaksanakan semenjak akhir Juli 2020 sampai dengan 14 Agustus 2020.

“Pendekatan yang kami pilih adalah dengan turun langsung untuk mensosialisasikan kepada masyarakat”, jelas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), TB Haeru Rahayu.

TB Haeru menjelaskan bahwa praktik penyetruman masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Ditjen PSDKP sendiri telah memetakan potensi kerawanan tersebut dan akan terus mendorong upaya penyadartahuan kepada masyarakat agar tidak melakukan penangkapan ikan dengan setrum.

“Lokasinya sebagian besar memang di perairan umum seperti sungai, waduk dan danau. Kami sudah identifikasi titik-titik tersebut”, ungkap Tebe.

Pria yang akrab disapa Tebe juga menyampaikan bahwa Ditjen PSDKP menggandeng akademisi IPB, Ditjen Perikanan Budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan, Lanal dan Polairud untuk terlibat dalam kegiatan kampanye tersebut. 

“Kami libatkan pihak-pihak terkait juga”, ujarnya.

Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Matheus Eko Rudianto menyampaikan bahwa praktik-praktik penyetruman di perairan umum ini banyak dilakukan oleh masyarakat kecil, sehingga perlu ada pendekatan khusus melalui penyadartahuan dampak-dampak negatif penyetruman. 

“Penangkapan ikan dapat merusak ekosistem karena ikan-ikan kecil (anakan) dan juga telur ikan ikut mati”, jelas Eko.

Selain itu Eko menegaskan bahwa kegiatan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dimana pelaku dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan denda 1,2 miliar rupiah. KKP sendiri akan mendorong agar para pelaku penyetruman ini menghentikan aktivitasnya dan beralih ke kegiatan budidaya.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan usaha budidaya ikan, termasuk menjembatani akses dengan pihak-pihak terkait demi kemajuan usaha budidaya ikan, tentunya dengan syarat masyarakat harus berkomitmen menghentikan kegiatan penangkapan dengan strum yang selama ini mereka lakukan”, pungkas Eko.

 

Editor : Binsar Marulitua

Berita Terkait

19 Okt 2020
19 Okt 2020
15 Okt 2020