trubus.id
KBSN Tingkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi

KBSN Tingkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi

Astri Sofyanti - Selasa, 28 Jul 2020 18:22 WIB

Trubus.id -- Koperasi memiliki peranan penting dalam membangun perekonomian di Indonesia. Koperasi diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dalam hal ekonomi.

Di Indonesia, koperasi telah dikenal sejak abad ke-20. Pada tahun 1908, Dr. Soetomo merupakan tokoh pendiri Budi Utomo, organisasi pergerakan koperasi pertama di Indonesia. Kala itu, Bung Tomo mendirikan koperasi dengan tujuan memperbaiki kehidupan rakyat. Dari gerakan Budi Utomo itulah, koperasi di Indonesia berkembang hingga saat ini.
 
Koperasi Bina Swadaya Nusantara (KBSN) menjadi satu dari sekian banyak koperasi yang dibangun untuk kepentingan rakyat, yang fokus melakukan pemberdayaan masyarakat. Jenis koperasi yang dijalankan KBSN adalah koperasi simpan pinjam.

Apa itu koperasi simpan pinjam?

Koperasi simpan pinjam dibentuk untuk melayani kegiatan simpan pinjam bagi para anggota. Jenis koperasi ini juga sering disebut sebagai koperasi kredit. Di mana, para anggota dapat meminjam dana dalam jangka pendek dengan bunga yang rendah.

Mengusung slogan ‘Melayani Orang Adalah Panggilan Luhur’, pada 1970 hingga 1987, Bina Swadaya mendirikan pendampingan masyarakat miskin melalui pengembangan dalam kelompok swadaya masyarakat (KSM).

“Terbentuknya KSM mendorong lahirnya program Tabungan Setia Kawan (TSK) dan Kredit Setia Kawan (KSK),” kata Ruri Ketua KBSN dalam webinar yang mengusung tema “Bersama Menjadi TBS, Mengenal Para Perempuan Pengusaha Mikro Dampingan KBSN” yang digelar secara virtual, Selasa (28/7/20).

Kemudian pada tahun 1988, program ini berkembang menjadi Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok (PHBK). Di tahun yang sama, KSM yang sudah terbentuk bisa mengakses layanan dari bank dengan sistem “tanggung renteng”.

Tak berjalan lama, tepatnya pada tahun 1997, Bina Swadaya mengalami kendala, dimana terjadi krisis moneter. Krisis moneter di tahun itu, menyebabkan terhentinya pelayanan kredit skema PHBK.

Usai bangkit dari keterpurukan akibat krisis moneter, setahun setelahnya yakni pada 28 Oktober 1998, Bina Swadaya mendirikan Koperasi Bina Masyarakat Mandiri, untuk kembali melayani para anggotanya.

Sering berjalannya waktu, pada tahun 2002, Bina Swadaya mengadopsi sistem ASA dari Bangladesh, yang diharapkan bisa membantu para anggota KBSN. Kemudian dibentuklah Pusat Pelayanan Keuangan Mikro (PPKM).

“Saat itu, PPKM memiliki empat kantor cabang di Jakarta. Berkembangnya waktu, karena keuangan mikro tidak ada lembaga hukumnya, pada 27 Oktober 2011 PPKM memiliki badan hukum koperasi,” ungkap Ruri.

Setelah berbadan hukum koperasi pada 27 Oktober 2011, PPKM mengubah nama menjadi Koperasi Bina Swadaya Nusantara (KBSN). Hingga saat ini KBSN masih berbadan hukum koperasi.

Usai memiliki badan hukum koperasi, KBSN semakin mengibarkan benderanya, tercatat ada 9 cabang koperasi di Pulau Jawa yang meliputi Jakarta: Johar Baru dan Penggilingan; Jawa Barat: Gunung Putri, Cikarang dan Bandung; Jawa Tengah: Pekalongan; Jawa Timur: Mojosari, Pandaan dan Trawas.

“Kantor cabang KBSN ada 9, dipimpin dengan 9 Kepala Cabang, dikelola oleh 24 Credit Officer, menangani 361 kelompok dengan jumlah anggota 6.038. Dari jumlah anggota tersebut, 4.728 diantaranya menerima manfaat pinjaman dengan total tabungan yang kita himpun sampai saat ini dengan nilai lebih dari Rp2,1 miliar. Sementara total tabungan hingga saat ini mencapai lebih dari Rp6,6 miliar,” tutup Ruri.

Editor : Astri Sofyanti

Berita Terkait

04 Agu 2020
03 Agu 2020
03 Agu 2020