trubus.id
Narasi Gubernur Anies Mencegah Banjir dengan Reklamasi Dinilai Menyesatkan

Narasi Gubernur Anies Mencegah Banjir dengan Reklamasi Dinilai Menyesatkan

Binsar Marulitua - Senin, 13 Jul 2020 18:00 WIB

Trubus.id -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan penjelasan terkait keluarnya Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) seluas kurang lebih 35 Hektare (Ha) dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluaskurang lebih 120 Ha. Penjelasan tersebut dapat diakses pada link youtube http://youtu.be/Pw7EQE7NEbE.  

Secara garis besar, Anies menjelaskan bahwa keputusannya yang mengizinkan reklamasi di perairan Ancol tidak melanggar hukum sebagaimana proyek reklamasi 17 pulau, dialokasikan untuk kepentingan publik, dapat mencegah Jakarta dari ancaman banjir. Serta akan dibangun museum Nabi Muhammad yang akan menjadi magnet pariwisata, tak hanya di Indonesia, tetapi juga di Benua Asia.

Tak hanya itu, secara teknis, reklamasi di Ancol menggunakan material lumpur dari sungai-sungai yang telah dikeruk. 

Baca Lainnya : KIARA Prediksi Kerusakan Pemberian Reklamasi 150 Hektare Ancol oleh Gubernur Anies

Sekretaris Jenderal  Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati menyebut bahwa proyek reklamasi di perairan Ancol merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proyek 17 pulau, hal itu bisa dilihat dari rencana pembangunan 17 pulau, di mana PT Pembangunan Jaya Ancol menjadi salah satu perusahaan yang mendapatkan konsesi untuk membangun Pulau K. 

“Reklamasi Ancol merupakan kelanjutan dari reklamasi 17 pulau, khususnya Pulau K. Bedanya, dahulu direncanakan seluas 35 hektare, sementara sekarang hanya 32 hektare. Ini kecacatan pertama,” kata Susan. 

Tak hanya itu, Susan merespon pernyataan Anies yang menyebut reklamasi untuk kepentingan publik. Menurutnya, Anies harusnya mencabut seluruh izin proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Untuk 4 pulau yang sudah jadi, seluruhnya harus menjadi kawasan publik. 

“Jika Anies punya political will yang serius, harusnya 4 pulau yang sudah ada dijadikan kawasan publik. Bukannya sekarang baru sesumbar mau akan bangun pantai publik. Narasi yang dikeluarkan oleh Anies sangat menyesatkan. Ini kecacatan kedua,” tegas Susan.

Adapun untuk klaim proyek tersebut dapat mencegah banjir, Susan menilai hal tersebut merupakan alasan klise, di mana narasi banjir selalu diulang-ulang oleh beberapa gubernur DKI sebelumnya. 

“Jakarta bisa bebas banjir bukan dengan proyek reklamasi, tetapi dengan menyetop pembangunan gedung-gedung tinggi yang mengekstraksi air tanah. Ini kecacatan ketiga,” jelas Susan. 

Baca Lainnya : Kiara Ungkap Negara Hanya Terima Rp15.000 dari 60.000 Ekspor Benih Lobster

Saat merespon rencana pembangunan museum Nabi Muhammad, Susan menyebut hal ini merupakan taktik lama yang digunakan di banyak proyek reklamasi di provinsi Lain seperti reklamasi Pantai Losari di Makasar, Sulawesi Selatan. Tujuannya, untuk meredam protes dari masyarakat.

“Ada isu agama yang dimainkan oleh Anies dalam proyek reklamasi Ancol. Hal ini dilakukan untuk membungkam kritik dan protes dari masyarakat. Pengalaman di Pantai Losari masjid yang dibangun di tengah-tengah pulau reklamasi gagal total. Masjid itu tak jadi apa-apa sekarang. Adalah sangat bahaya jika agama jadikan alat legitimasi untuk proyek reklamasi. Ini kecacatan yang keempat,” imbuh Susan. 

Untuk material lumpur yang menjadi bahan reklamasi, Susan menjelaskan, bahwa lumpur itu bersifat cair. Sementara reklamasi di kawasan perairan pasti membutuhkan material padat sebagai bahan urukannya. “Penjelasan Anies mengenai reklamasi dengan lumpur tidak make sense dan cenderung menyesatkan masyarakat. Ini kecacatan yang kelima,” katanya. 

Lebih jauh, Susan menegaskan bahwa secara legal, proyek reklamasi ini yang diizinkan melalui Kepgub No. 237 Tahun 2020 tidak memiliki payung hukum. Tak ada payung hukum, baik dari perspektif darat, khususnya yang menggunakan Rencana Detail Tata Ruang. Proyek reklamasi Ancol tak ada dalam RDTR DKI Jakarta. 

“Bahkan, jika dilihat dari perspektif hukum pesisir dan laut yang merujuk kepada UU No. 27 tahun 2007 jo UU 1 Tahun 2014, proyek ini tidak sesuai dengan UU yang sangat detail mengatur ruang pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil ini. Ini kecacatan proyek reklamasi Ancol yang keenam,” pungkas Susan.

Editor : Binsar Marulitua

Berita Terkait

26 Okt 2020
19 Okt 2020
19 Okt 2020