trubus.id
Implementasi Protokol Kesehatan Pertanian Bisa Minimalkan Dampak Perubahan Iklim

Implementasi Protokol Kesehatan Pertanian Bisa Minimalkan Dampak Perubahan Iklim

Binsar Marulitua - Jumat, 12 Jun 2020 14:00 WIB

Trubus.id -- Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan, implementasi protokol kesehatan di sektor pertanian sangat penting dilakukan, salah satunya adalah untuk meminimalkan dampak perubahan iklim.  Namun penerapannya juga jangan sampai berlebihan hingga membuat petani enggan turun ke sawah. 

"Perubahan iklim merupakan satu faktor yang sudah terbukti membawa dampak bagi pertanian Indonesia. Ditambah dengan adanya pandemi Covid-19, dikhawatirkan petani akan kehilangan kesempatan untuk memasuki masa panen,"ungkap Galuh. 

Galuh menambahkan, berkaca dari pengalaman tahun 2019 yang lalu, musim kemarau yang terjadi telah sudah menyebabkan sulitnya akses pada air bersih, menunda masa panen, kebakaran hutan dan lahan dan juga penurunan produksi pangan.

Contohnya saja adalah turunnya produksi komoditas beras hingga 7,76%. Sementara itu, curah hujan yang ekstrim sepanjang akhir tahun 2019 turut menjadi pemicu banjir di awal tahun ini.

 BMKG memperkirakan bahwa kemarau sudah mulai masuk wilayah Indonesia di awal Mei 2020. Musim hujan yang tersisa kemudian diprediksi hanya terjadi akhir Mei dan berakhir di bulan Juli.

Baca Lainnya : Lumbung Pangan Baru, Pemerintah Akan Garap Konsep Food Estate di Pulau Pisang Kalteng

Hal inilah yang kemudian membuat Kementerian Pertanian berusaha mengejar percepatan tanam padi pada musim hujan yang tersisa di bulan Juni hingga Juli. Sebesar 5,6 juta hektare percepatan tanam padi ditargetkan oleh Kementerian Pertanian pada musim tanam kedua tahun ini.

 “Pengalaman dari tahun lalu sebaiknya bisa dijadikan gambaran bagi pemerintah dalam memantau ketersediaan stok komoditas pangan di pasar. Kenaikan harga walaupun sedikit harus diwaspadai sebagai parameter ketersediaan komoditas pangan. Ditambah dengan adanya pandemi, petani kita semakin kesulitan untuk menanam dan memasarkan hasil panennya,” jelas Galuh.

 Pandemi Covid-19 sudah turut menciptakan disrupsi di sektor pertanian, sebagaimana yang terjadi di sektor lainnya, seperti kurang terserapnya hasil panen petani karena menurunnya daya beli masyarakat, adanya kebijakan pembatasan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan berkurangnya tenaga kerja di sektor ini yang menyebabkan turunnya produksi.

 Melihat potensi tidak menentunya cuaca, percepatan tanam padi ini harus dilakukan dengan semaksimal dan seefektif mungkin. Memasuki masa new normal, petani diharapkan bisa kembali menanam. Namun pemerintah hendaknya bisa memastikan bahwa mereka harus tetap menerapkan protokol kesehatan standar demi menjaga kelancaran proses bertani.

Baca Lainnya : Pemerintah Siapkan 300 Hektare Lahan Gambut untuk Cetak Sawah Baru, Antisipasi Defisit Beras

Pemerintah juga diharapkan dapat tetap menjamin kesejahteraan petani jika ternyata kemarau dan gagal panen kembali terjadi.

Skema pendampingan dan pemberdayaan bagi petani lewat stimulus-stimulus yang ada harus ditingkatkan agar nilai tukar petani pun dapat mengalami perbaikan. Sistem produksi pangan dapat terus ditingkatkan dengan korporasi antara petani.

Begitupun dengan sistem distribusi pangan tersebut nantinya. Selain tentunya penyerapan domestik tetap harus dilakukan, diversifikasi pasar perlu dijadikan strategi agar produk-produk pertanian, utamanya beras, tetap dapat memperoleh pasar penjualan di masyarakat. 

Editor : Binsar Marulitua

Berita Terkait

20 Nov 2020
20 Nov 2020
17 Nov 2020