trubus.id
KKP Dinilai Tidak Berpihak pada Nelayan Kecil Perbolehkan Kembali Penggunaan Cantrang

KKP Dinilai Tidak Berpihak pada Nelayan Kecil Perbolehkan Kembali Penggunaan Cantrang

Binsar Marulitua - Rabu, 10 Jun 2020 21:00 WIB

Trubus.id -- Sejumlah organisasi nelayan di Indonesia, menolak perizinan kapal-kapal cantrang kembali beroperasi dengan revisi Peraturan Menteri (Permen) No. 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia.

Dalam beleid tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menambah 8 alat tangkap ikan yang kini boleh digunakan nelayan, salah satunya adalah cantrang. Padahal, penggunaan cantrang sempat dilarang di era Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

Adapun rincian dari 8 alat tangkap baru itu terdiri dari ;
1. Pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal
2. Pukat Cincin pelagis besar dengan dua kapal 
3. Payang 
4. Cantrang 
5. Pukat hela dasar udang 
6. Pancing berjoran 
7. Pancing cumi mekanis (squid jigging) 
8. Huhate mekanis

“Sungguh aneh KKP memaksakan pembahasan izin kapal-kapal cantrang di masa pandemi Covid-19. Pada saat yang sama nelayan-nelayan di Indonesia tak dilibatkan. Kebijakan ini sebenarnya jelas bukan untuk nelayan tradisional dan nelayan skala kecil,” tegas Sutrisno, Ketua Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) yang juga Ketua Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN). 

Baca Lainnya : Menteri Edhy Sebut Ekspor Benih Lobster Sudah Lewat Kajian Mendalam Para Ahli 

Menurut Sutrisno, kegiatan forum konsultasi publik yang dilaksanakan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Selasa,  9 Juni 2020,  yang memberikan izin kapal-kapal cantrang di perairan Indonesia, selain cacat secara prosedur juga cacat secara substansi. 

“Secara substansi pemberian izin akan menghancurkan masa depan sumber daya perikanan dan kelautan Indonesia yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” katanya. 

Senada dengan Sutrisno, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati menyatakan pemberian izin kepada kapal-kapal cantrang yang dilakukan oleh KKP menunjukkan keberpihakan kementerian ini hanya ditujukan untuk melayani pengusaha cantrang. 

“Jika KKP sudah tak berpihak kepada nelayan tradisional dan nelayan skala kecil, lebih baik KKP dibubarkan,” ungkapnya. 

Baca Lainnya : Menteri Edhy Resmi Cabut Larangan Ekspor Benih Lobster Susi Pudjiastuti

Susan menyatakan bahwa pemberian izin kepada kapal-kapal cantrang yang dilakukan oleh KKP akan mendorong konflik antara kapal-kapal besar di atas 10 GT dengan kapal-kapal nelayan tradisional dan nelayan skala kecil dengan ukuran di bawah 10 GT. 

“Kebijakan KKP ini akan memantik konflik antara nelayan tradisional dan nelayan skala kecil sebagai rights holder laut dan perairan di Indonesia dengan para pengusaha pemilik kapal cantrang. Ini adalah kebijakan yang sangat berbahaya,” jelasnya. 

Tak hanya itu, Susan mengkhawatirkan kebijakan ini akan membuka kembali praktik IUU Fishing yang telah lama diperangi oleh Pemerintah Indonesia selama ini.

Baca Lainnya : Miris, Peningkatan Benih Bening Lobster di Alam Malah Pacu Penyelundupan

Ia menyoroti kapal-kapal besar, khususnya diatas 200 GT yang akan diizinkan oleh KKP.

“Ini adalah pintu masuk praktik IUU Fishing dan eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. 
Dampaknya jelas, nelayan tradisional dan nelayan skala kecil akan kehilangan ruang perairannya,” imbuhnya. 

Susan mendesak KKP untuk membatalkan rencana pemberian izin kapal-kapal cantrang karena hanya akan merugikan 8 juta lebih rumah tangga perikanan di Indonesia.

Baca Lainnya : Ekspor Benih Lobster Tidak Berpihak pada Nelayan, Siapa yang Diuntungkan?

“Demi keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta kehidupan jutaan nelayan tradisional dan nelayan skala kecil, kebijakan pemberian izin untuk kapal cantrang harus dibatalkan,” pungkasnya. 

Editor : Binsar Marulitua

Berita Terkait

07 Sep 2020
31 Agu 2020
28 Agu 2020