trubus.id
Lumbung Pangan Baru, Pemerintah Akan Garap Konsep Food Estate  di Pulau Pisang Kalteng

Lumbung Pangan Baru, Pemerintah Akan Garap Konsep Food Estate di Pulau Pisang Kalteng

Binsar Marulitua - Selasa, 02 Jun 2020 12:31 WIB

Trubus.id --  Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam dua periode pemerintahan telah mengamanatkan kepada kementerian dan lembaga untuk fokus kepada Program Strategis Nasional (PSN) dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. 

Salah satu rencana program terbaru untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut adalah menciptakan food estate. Yakni suatu daerah yang ditetapkan sebagai lumbung pangan baru di Indonesia, yang ditetapkan di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

 Hal tersebut dibahas dalam Rapat Terbatas (Ratas) Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melalui Video Conference (Vicon), Senin (01/06/2020) kemarin.

Dalam Ratas tersebut, Menko Bidang Perekonomian mengemukakan bahwa food estate sudah menjadi PSN pemerintah dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan dalam 3 tahun ke depan.

"Semua pihak akan terlibat nantinya. Program ini akan berkelanjutan dan akan memberikan manfaat bagi Bangsa Indonesia," kata Menko Bidang Perekonomian.

Baca Lainnya : Pemerintah Siapkan 300 Hektare Lahan Gambut untuk Cetak Sawah Baru, Antisipasi Defisit Beras

Menurut data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, luas daerah yang akan dilakukan intensifikasi seluas 10.594 ha, yang berada di kawasan transmigrasi dan tersebar di 55 desa.

Untuk itu, Kementerian ATR/BPN, melalui Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa perlu dilakukan survei dan pemetaan di daerah yang menjadi food estate tersebut.

"Survei yang dilakukan harus dilakukan bersama dan perlu melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L). Untuk penentuan batas kawasan hutan, kami perlu didampingi untuk identifikasi batas tersebut," kata Menteri ATR/Kepala BPN. 

Mengenai data pertanian, Menteri ATR/Kepala BPN juga menganggap bahwa Kementerian ATR/BPN perlu mengetahui data-data tersebut agar dapat berkoordinasi dengan lebih baik.

"Selain itu, untuk Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) perlu menyediakan peta dasarnya," sambung Sofyan A. Djalil.

Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN berharap bahwa program  food estate ini dapat berjalan secara berkelanjutan, untuk itu ia menyarankan agar dibentuk Project Management Office atau PMO.

Baca Lainnya : Tahap Pertama, Pemerintah Fokus pada 164 Hektare Lahan Gambut untuk Garap Sawah Baru

"Saya kira program ini bisa berjalan, namun untuk mengatasi kendala kita perlu membentuk PMO. Harapannya dengan adanya PMO ini, tidak ada proyek gagal dan ada signature dari Pak Menko Perekonomian," kata Sofyan A. Djalil.

Ratas ini juga diikuti beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati Pulang Pisau. 
 

Editor : Binsar Marulitua

Berita Terkait

07 Sep 2020
31 Agu 2020
28 Agu 2020