Trubus.id -- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengungkapkan, pengaduan terkait Anak Buah Kapal  (ABK) selama tahun 2018 - 6 Mei 2020 sebanyak 389 pengaduan. Dari catatan tersebut, negara Taiwan menjadi negara paling banyak berdasarkan pengaduan penempatan negara dengan 120 kasus, diikuti Korea Selatan 42 kasus. 

"Pengaduan ABK terbanyak dibuat oleh para ABK Indonesia dengan negara penempatan Taiwan (120 kasus), Korea Selatan (42 kasus), Peru (30 kasus), Tiongkok (23 kasus), dan Afrika Selatan (16 kasus)," jelas  Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani di Jakarta, Sabtu (9/5/2020). 

Baca Lainnya : Aktivis Desak Pemerintah Usut Perbudakan Modern ABK Indonesia di Kapal China

Benny menjelaskan,  lima jenis pengaduan terbesar adalah gaji yang tidak dibayar (164 kasus), meninggal dunia di negara tujuan (47 kasus), kecelakaan (46 kasus), ingin dipulangkan (23 kasus), dan penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh P3MI/manning agency (18 kasus).

Dari total 389 kasus yang masuk ke BP2MI, sebanyak 213 kasus telah selesai ditangani (54,8%) dan 176 kasus masih dalam proses penyelesaian.

"Kendala yang dihadapi untuk kasus ABK ini ialah belum adanya aturan turunan yang mengatur perlindungan secara khusus bagi PMI ABK. Di samping itu, data ABK  sering tidak terdaftar di BP2MI, khususnya ABK yang memiliki risiko permasalahan yang tinggi," ungkapnya. 

Benny melanjutkan penjelasan, dengan viralnya video pelarungan ABK oleh Kapal Tiongkok kelaut, menjadi momentum perbaikan tata kelola pekerja migran ABK. Selama ini  memang belum ada  ketegasan dalam pengaturan pembagian kewenangan tata kelola penempatan dan pelindungan ABK Perikanan, serta pihak-pihak yang berhak untuk melakukan penempatan, 

Benny menambahkan, BP2MI  telah melakukan beberapa langkah-langkah  yaitu, BP2MI telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki proses penempatan ABK yang bekerja di kapal berbendera Tiongkok tersebut. BP2MI juga menindaklanjuti  dengan melayangkan surat ke Mabes Polri untuk mendukung proses penyelidikan kasus-kasus pengaduan ABK telah diterima oleh BP2MI.

Baca Lainnya : KKP Tanggapi Viral 3 Jenazah ABK Indonesia di Kapal Nelayan Cina Dibuang ke Laut

BP2MI juga mendorong percepatan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Penempatan dan Pelindungan ABK Pelaut Niaga dan Perikanan, sebagai instrumen hukum turunan UU 18 Tahun 2017.  BP2MI juga  siap menerima mandat untuk mengelola penempatan PMI secara keseluruhan termasuk ABK sebagai mandat UU 18 Tahun 2017.

"Yang terpenting adalah  BP2MI mengharapkan untuk segera diakhiri ego sektoral dalam penanganan ABK dalam proses penempatan maupun pelindungannya,"tambahnya. 

Benny menjelaskan,  saat ini harus segera dilakukan yaitu penegasan kewenangan, tugas dan fungsi antar institusi yang menangani tata kelola penempatan dan pelindungan ABK Perikanan yang implementatif.  Membangun database terpadu terintegrasi antar institusi terkait (Kemenhub, Kemnaker, KKP, Kemlu, BP2MI), serta membentuk tim investigasi (internal BP2MI) dan sinergi koordinasi antar K/L untuk penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran HAM, tindak pidana bidang ketenagakerjaan dan  Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Serta  melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 3 manning agency terhadap pelaku fisik, pengurus perusahaan, dan perusahaan, serta pemilik manfaat (beneficial owner) dengan dasar hukum yang digunakan pasal 87 UU 18/2017 tentang Pelindungan PMI dan pasal 13 UU 21/2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tidak hanya itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan  melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kepatuhan P3MI, serta penjatuhan sanksi (rujukan: UU 18/2017 pasal 19 (1) pasal 25 (3), pasal 27 (2), pasal 62) dalam hal manning agency Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal  (SIUPPAK).

Oleh karena itu,   Kementerian Perhubungan perlu segera melaksanakan evaluasi kepatuhan dan jika ditemukan pelanggaran, perlu dijatuhkan hukuman berupa pencabutan SIUPPAK (rujukan: pasal 33 (2) Permenhub 84/2013 tentang Penempatan dan Perekrutan Awak Kapal).

Kementerian Luar Negeri sesuai kewenangannya telah  mengirim nota diplomatik kepada Pemerintah Tiongkok yang bersifat mendesak Pemerintah Tiongkok bekerja sama dengan Pemerintah RI dengan penegakan hukum yang maksimal kepada Dalian Ocean Fishing dan Ship Owner dari Kapal Long Xin 629, Long Xin 605, Long Xin 606, Tyan Yu 8 terkait pemenuhan hak-hak ABK.

Baca Lainnya : Dugaan Perbudakan ABK Indonesia di Kapal China, Kemlu Panggil Dubes China

Selain itu juga, merekomendasikan agar Kementerian KKP melaporkan kepada Regional Fisheries Management Organization (RFMO) mengenai dugaan penangkapan spesies hiu yang dilakukan beberapa kapal. Khusus Long Xin 630 terdaftar di Inter-American Tropical Tuna Commission agar memasukan kapal-kapal tersebut ke dalam IUU Vessel List.

Pemenuhan Hak-hak ABK

Berikut data nama  tiga nama ABK yang dilarung (Kapal Long Xing) yaitu pertama  Muh. Alfatah  beralamat di Banca-Baraka-Enrekang Sulawesi Selatan, kejadian dilarung  akhir desember 2019.

Untuk kasus ini, BP2MI telah melakukan pemanggilan PT Alfira Perdana Jaya pada tanggal 17 Januari 2020 dengan hasil bahwa ABK telah mengundurkan diri dan mendaftar sebagai  PMI Mandiri.  PT Alfira Perdana Jaya  telah memberikan uang kerohiman sebesar RP  10 juta dan akan membantu mengkoordinasi terkait hak haknya. Selain itu,  PT Alfira Perdana Jaya, Kemlu dan BP3TKI  Makasar telah mengunjungi keluarga  pada 22 Januari 2020 serta menginformasikan terkait pelarungan sekaligus mengenai hak-hak almarhum.  BP2MI juga telah memfasilitasi pengajuan klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan Muh, Alfattah yang sudah cair pada  8 Mei sebesar Rp. 85 juta.

ABK yang kedua bernama Sepri  yang berlamat Dusun II Serdang Menang Kelurahan Serdang Menang Kecamatan  Sirah Pulau Padang, Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.  ABK Sepri bekerja di agen luar negeri  Orient Commercial and Trade Company (Fiji) dan agen dalam negeri   Karunia Bahari Samudera. Sepri   dilarung  pada akhir desember 2019. Perkembangan informasi  saat ini Agen indonesia  telah memberikan uang kerohiman sebesar RP 50 juta.

Sedangkan ABK yang  ketiga bernama  Ari berumur   24 tahun, Ari bekerja pada  agen dalam negeri  yaitu PT Karunia Bahari Samudera dan  kejadian dilarung awal april 2020.

Perkembangan informasi  saat ini  tengah dilakukan koordinasi lebih  lanjut dengan perwakilan dan Kementerian Luar Negeri  terkait dengan data dan penanganannya.

Editor : Binsar Marulitua