trubus.id
KLHK Tebar Rp1,01 Triliun kepada Petani Hutan  Terdampak Corona

KLHK Tebar Rp1,01 Triliun kepada Petani Hutan Terdampak Corona

Binsar Marulitua - Kamis, 16 Apr 2020 12:00 WIB

Trubus.id -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,01 triliun untuk mendukung program Bantuan Sosial atau bantuan Pemerintah kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. 

Fokus utama dalam bantuan tersebut adalah kelompok tani hutan dan kelompok perhutanan sosial, serta petugas yang mengabdi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang terdampak Covid-19.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengungkapkan Alokasi ini merupakan hasil dari  refocusing atau fokus ulang kegiatan dan realokasi anggaran yang mendapat dukungan dari Komisi IV DPR RI dalam rapat kerja virtual bersama Komisi IV DPR RI pada tanggal 15 April 2020.

"Refocusing kegiatan dan realokasi sebagai tindak lanjut atas Inpres Nomor 4 Tahun 2020 dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Perpres No. 54 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020," jelas Menteri Siti dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/20220). 

Baca Lainnya : Hanya Ada 2,7 Juta Petani Milenal dari Total 33,4 Juta Petani Indonesia

Menteri Siti menjelaskan bahwa orientasi refocusing anggaran KLHK menitikberatkan pada beberapa hal prioritas, di antaranya keselamatan atasi penyebaran pandemi; keberlanjutan usaha ekonomi kehutanan, konservasi, dan hutan sosial; kegiatan padat karya; stimulus ekonomi; keberlanjutan pelayanan publik dan target group pembinaan KLHK seperti Masyarakat Peduli Api (MPA) serta Mitra Konservasi.

“Anggaran hasil refocussing dialokasikan untuk menambah kegiatan berbasis masyarakat, serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19," jelas Menteri Siti.

Salah satu contohnya dengan melakukan pembelian produk herbal/suplemen/madu dari Kelompok Tani Hutan untuk pegawai guna menunjang Peningkatan daya beli masyarakat, pengadaan suplemen penambah daya tahan tubuh yang berasal dari produk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial untuk diberikan pada tenaga medis di Rumah Sakit rujukan Covid-19.

Refocusing juga untuk penyelenggaraan pelatihan masyarakat jarak jauh bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dan pendamping Perhutanan Sosial, pemberian bantuan ekonomi produktif dan Bang Pesona bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), serta pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH).

"Selain itu pengadaan kendaraan pendukung penyemprotan disinfektan, pembangunan Kebun Bibit Rakyat, Kebun Bibit Desa dan Bibit Produktif, serta berbagai kegiatan padat karya lainnya,” jelas Menteri Siti.

Baca Lainnya : Laris Manis Jahe Merah, Petani Hutan Gunung Manglayang Raup Jutaan Rupiah

Untuk mendukung program Prioritas Nasional (PN), KLHK fokus pada pengentasan kemiskinan melalui kegiatan prioritas reforma agraria dan perhutanan sosial.

"Juga dilakukan peningkatan nilai tambah ekonomi dan investasi di sektor riil, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja," kata Menteri Siti.

KLHK juga melakukan peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan pencegahan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDALH), penguatan kelembagaan dan penegakan hukum, pemulihan pencemaran dan kerusakan, serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan SDALH.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan telah mencatat semua masukan dan saran dari pimpinan dan semua anggota dewan Komisi IV, serta akan mengevaluasi rincian refocusing kegiatan dan realokasi anggaran per eselon I untuk disampaikan dan dibahas dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI tanggal 20 April 2020 mendatang”, ujar Menteri Siti.

Menteri Siti juga menyampaikan bahwa sudah ada langkah KLHK dan daerah, dan beberapa daerah sudah merespon SE Menteri LHK No. SE. 2/ MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

Baca Lainnya : Lawan Corona, Petani Hutan Kalsel Kembangkan Disinfektan dari Cangkang Kelapa Sawit

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Sudin meminta KLHK merinci kembali refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, terutama pada postur anggaran untuk menambah lebih banyak sarana dan prasanana pengelolaan limbah infeksius Covid-19.

“Kami minta perhatian anggaran untuk pengelolaan limbah infeksius dan Alat Pelindung Diri (APD) akibat Covid-19, serta pengendalian Karhutla dimana saat ini sudah memasuki musim kemarau pada beberapa wilayah”, ucap Sudin.

Editor : Binsar Marulitua

Berita Terkait

19 Okt 2020
19 Okt 2020
15 Okt 2020