trubus.id
Perpres  44 Tahun 2020 Terbit, Pengusaha dan Pekebun Sawit Wajib Memiliki Sertifikasi ISPO

Perpres 44 Tahun 2020 Terbit, Pengusaha dan Pekebun Sawit Wajib Memiliki Sertifikasi ISPO

Binsar Marulitua - Selasa, 24 Mar 2020 14:00 WIB

Trubus.id -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang diundangkan pada tanggal 16 Maret 2020.

Perpres tersebut mendorong petani kelapa sawit untuk melaksanakan penyelenggaraan sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) untuk memastikan dan meningkatkan pengelolaan serta pengembangan perkebunan kelapa sawit sesuai prinsip dan kriteria ISPO.

Baca Lainnya : Jokowi: Uni Eropa Sengaja Mainkan Isu Kelapa Sawit Merusak Lingkungan karena Persaingan Dagang

Ketentuan kewajiban sertifikasi ISPO bagi perusahaan perkebunan berlaku sejak Perpres ini diundangkan. Sedangkan untuk pekebun kewajiban sertifikasi ISPO mulai berlaku lima tahun sejak Perpres ini diundangkan.

Baca Lainnya : RUU Omnibus Law Dinilai Berdampak Buruk bagi Nelayan dan Masyarakat Pesisir

Dalam Perpres disebutkan bahwa penyelenggaraan sistem ISPO bertujuan untuk memastikan dan meningkatkan pengelolaan serta pengembangan perkebunan kelapa sawit sesuai prinsip dan kriteria ISPO, meningkatkan keberterimaan dan daya saing hasil perkebunan kelapa sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional. 

Selain itu, meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca.

Perpres tersebut terdiri dari VII Bab dan 30 pasal. Pada pasal 5 ayat 3 menyebutkan sertifikasi ISPO diajukan oleh pelaku usaha meliputi perusahaan perkebunan dan pekebun. Sertifikasi ISPO yang diajukan oleh pekebun dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok.

Baca Lainnya : Sudah 20 Konsesi Perusahaan Asing Disegel Terkait Karhutla

Selain itu, Perpres ini juga memuat mengenai sanksi, yang tercatat pada pasal 6 yakni, pelaku usaha yang melanggar ketentuan kewajiban Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi administratif oleh Menteri.”Dalam Perpres sanksi administratif akan berupa teguran tertulis, denda, pemberhentian sementara dari usaha perkebunan kelapa sawit, pembekuan sertifikat ISPO dan pencabutan sertifikat ISPO

Walaupun pemerintah mewajibkan kebun sawit rakyat untuk bersertifikat ISPO, namun melalui Perpres ini Pemerintah memberikan kemudahan dalam pendanaannya. 

Baca Lainnya : Jokowi Minta Petani Serap Kredit Murah Rp50 Triliun pada 2020

Dalam Pasal 18 ayat (2) diatur bahwa pendanaan sertifikasi ISPO yang diajukan oleh pekebun dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah.

Perpres ini juga mengamanatkan untuk pembentukan Komite ISPO guna pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan penyelenggaraan ISPO. Komite ini akan terdiri dari unsur pemerintah, asosiasi pelaku usaha, akademisi, dan juga pemantau independen, yaitu lembaga swadaya masyarakat yang berbadan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia pemerhati perkebunan yang memiliki kepedulian di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Editor : Binsar Marulitua

Berita Terkait

09 April 2020
09 April 2020
08 April 2020

Berita Lainnya