trubus.id
Sempat Menolak Observasi WNI di Natuna, Kini Aktivitas Masyarakat Kembali Normal

Sempat Menolak Observasi WNI di Natuna, Kini Aktivitas Masyarakat Kembali Normal

Astri Sofyanti - Rabu, 05 Feb 2020 19:00 WIB

Trubus.id -- Sekelompok warga yang menolak wilayahnya menjadi lokasi observasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan China, kini telah menemukan titik terang. Meski awalnya sejumalah kelompok masyarakat sempat menolak dan melakukan aksi unjuk rasa lantaran merasa khawatir tertular novel corona virus (2019-nCoV) kini aktivitas masyarakat di Natuna kembali normal.

 “Masyarakat Natuna dan anak-anak sudah melakukan aktivitas seperti biasa. Anak-anak sekolah kembali masuk setelah kemarin sempat diliburkan,” tegas Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono mengutip siaran pers Kementerian Kesehatan, Rabu (5/2).

Diakui Anung, selain sektor pendidikan, aktivitas perekonomian warga juga berjalan normal, tak ada yang terganggu dengan kedatangan WNI dari Wuhan.

“Tidak ada toko-toko yang tutup, hanya karena alasan ketakutan, semua berjalan seperti biasanya sebagaimana yang kita harapkan,” paparnya.

Terkait kekhawatiran masyarakat Natuna terhadap penempatan transit observasi di wilayahnya, Anung memastikan proses obsevasi tidak akan menganggu dan membahayakan kesehatan masyarakat setempat. Pemerintah telah membagi area observasi secara berlapis, sehingga tidak sembarang orang bisa keluar-masuk, karena aksesnya sangat terbatas.

“Di sana juga dibagi menjadi 3 ring. Ring 1 untuk tenaga kesehatan, ring 2 untuk penyediaan makanan dan ring 3 untuk pemantauan. Sehingga kekhawatiran masyarakat akan potensi penularan nCoV tidak akan terjadi,” ungkapnya kembali.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Wiendra Maworunto menyampaikan bahwa untuk memastikan 238 WNI sehat, sesuai perintah Presiden Joko Widodo, Kementerian Kesehatan diminta berkantor di Natuna, termasuk menteri dan pejabat eselon 1 lainnya yang bertugas bergilir memantau lokasi dan keadaan.

"Ada Pak Menteri ke sana, ada Pak Dirjen ke sana, kami disuruh berkantor ke sana, perintahnya Presiden begitu. Kementerian kesehatan harus berkantor di sana," kata Wiendra.

Editor : System

Berita Terkait

26 Okt 2020
19 Okt 2020
19 Okt 2020