trubus.id
LIPI Sebut Pendekatan Multi Dimensi Diperlukan dalam Penanganan Banjir di Jabodetabek

LIPI Sebut Pendekatan Multi Dimensi Diperlukan dalam Penanganan Banjir di Jabodetabek

Astri Sofyanti - Selasa, 07 Jan 2020 12:16 WIB

Trubus.id -- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan bahwa posisi geografis dan topografi ditambah dengan dampak pembangunan kota, membuat daerah Jabodetabek dan sekitarnya rentan terhadap banjir. Selain itu, perubahan iklim juga membuat frekuensi hujan menambah resiko bencana banjir dan longsor yang mengakibatkan kerugian lebih besar. Meski begitu, banjir tidak dapat hanya dilihat sebagai bencana alam. Perlu adanya pendekatan multi dimensi yang mencakup aspek hidrologi dan ekologi manusia dalam penanganan banjir di Jabodetabe.

Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) mengumumkan, data terakhir jumlah korban meninggal akibat banjir dan longsor di Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat per tanggal 4 Januari mencapai 60 orang dan 2 orang masih hilang. Sebanyak 409 jiwa menjadi korban terdampak banjir dan longsor dan lebih dari 173 ribu jiwa terpaksa tinggal di pengungsian. Sebelumnya, laporan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Minggu (5/1) juga menunjukkan cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan.

Selama periode waktu 31 Januari 2019 - 1 Januari 2020, curah hujan kategori ekstrim (>150 mm/hari) telah dominan terjadi di wilayah DKI Jakarta yang belum pernah terjadi sebelumya sejak tahun 1990-an, sedangkan sebaran curah hujan di daerah penyanggga seperti wilayah Bogor dan Depok didominasi dengan kategori hujan lebat.

Baca Lainnya : Basah Kuyup, Jokowi Tetap Tinjau Penanganan Bencana Banjir di Sukajaya

“Kontribusi hujan ekstrim lokal di wilayah Jakarta, aliran banjir dari daerah hulu, dan kondisi pasang muka air laut telah mempengaruhi mekanisme banjir 2020,” kata Kepala Pusat Penelitian Limnologi LIPI, Fauzan Ali ketika menggelar konferensi pers di Kantor Pusat LIPI, Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (7/1).

Sementara itu, Peneliti Pusat Penelitian Limnologi LIPI, M. Fakhrudin menyebutkan, perubahan lahan yang berlangsung secara cepat menyebabkan kemampuan daya resap sistem Daerah Aliran Sungai di Jabodetabek terhadap air hujan menjadi menurun.

“Hal ini menyebabkan proporsi jumlah air hujan yang dikonversi langsung menjadi aliran permukaan atau direct run-off akan cenderung terus meningkat,” ujarnya.

Baca Lainnya : LIPI Sebut Pendekatan Multi Dimensi Diperlukan dalam Penanganan Banjir di Jabodetabek

Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Iptek dan Inovasi LIPI, Galuh Syahbana Indrapahasta, mengungkapkan bencana banjir di Jabodetabek menunjukkan tidak terkelolanya tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu teknis, ekologi, dan sosial.

“Persoalan infrastruktur tentu menjadi salah satu bagian penting dari upaya untuk memitigasi banjir di Jakarta. Namun, dua aspek lainnya juga perlu diintervensi sehingga menghasilkan sistem ruang yang mempunyai resiliensi yang lebih baik terhadap banjir,” ujar Galuh.

Menurut Galuh, penurunan kualitas ekologi Jabodetabek secara umum dapat dilihat dari terkonversinya lahan-lahan hijau menjadi ruang terbangun.

“Sedangkan aspek sosial dapat meliputi peningkatan resiliensi masyarakat serta upaya perubahan perilaku masyarakat sehingga menghasilkan perilaku yang lebih ramah lingkungan,” ujarnya.

Baca Lainnya : Korban Meninggal Akibat Banjir Jabodetabek dan Lebak Bertambah, BNPB: Kini Jadi 67 Orang

Gusti Ayu Surtiari, peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, menyebut adaptasi yang transformatif perlu dilakukan untuk dapat menghadapi banjir.

“Adaptasi dapat dilakukan dengan mengurangi keterpaparan atau meningkatkan kapasitas menghadapi banjir, atau menurunkan sensitifitasnya,” jelas Ayu.

Ia menambahkan adaptasi ini harus dilakukan di semua level masyarakat mulai dari individu, regional, hingga nasional.

“Masing-masing level memiliki rasionalitas untuk mengambil keputusan atas tindakan yang akan dilakukan. Seluruh level tersebut harus sinergis dan tidak saling menghambat satu dengan yang lain. Misalnya, adaptasi di tingkat pemerintah tidak menghambat adaptasi oleh individu atau rumah tangga,” pungkasnya. [NN]

 

Editor : Thomas Aquinus

Berita Terkait

20 Nov 2020
20 Nov 2020
17 Nov 2020