trubus.id
LIPI Berikan Rekomendasi Kebijakan E-Commerce di Indonesia

LIPI Berikan Rekomendasi Kebijakan E-Commerce di Indonesia

Astri Sofyanti - Jumat, 13 Des 2019 11:00 WIB

Trubus.id -- Perkembangan e-commerce memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Bank Indonesia mencatat nilai transaksi untul e-commerce formal tahun 2018 mencapai lebih dari Rp77 trilliun. Tak hanya itu, e-commerce juga menyerap banyak tenaga kerja.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai karakteristik e-commerce yang tanpa batas memberikan ancaman serius bagi produsen dan penjual online di Indonesia, dengan maraknya dan mudahnya produk impor dan penjual asing masuk pasar Indonesia. Saat ini dunia memasuki era perdagangan tanpa batas, pergerakan barang dan jasa menjadi sangat mudah. Dampaknya, impor barang melalui e-commerce meningkat tajam.

“Tren impor barang melalui e-commerce perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Data dari Dirjen Bea Cukai menunjukan bahwa sepanjang 2018, secara rata-rata jumlah barang kiriman impor melalui e-commerce meningkat 10,5 persen per bulan sedangkan dari sisi nilai transaksi melonjak 22 persen dari tahun sebelumnya,” kata Kepala Pusat Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho dalam temu media di Jakarta, Jumat (13/12).

Dirinya mengatakan bahwa tren tersebut terjadi akibat dari mudahnya konsumen Indonesia untuk membeli barang dari luar negeri. Bahkan, beberapa platform e-commerce besar di Indonesia menyediakan fasilitas kepada penjual asing untuk membuka toko online di Indonesia. Terkait hal ini, LIPI melalui Pusat Penelitian Ekonomi LIPI telah melakukan survey kepada 1.626 pembeli dan penjual online di seluruh Indonesia. Dua alasan utama konsumen berbelanja langsung dari luar negeri adalah karena produknya langka di pasar Indonesia dan harga barangnya yang relatif lebih murah.

“Jika permasalahan ini tidak ditindaklanjuti dengan cermat, maka hal tersebut mengancam keberlangsungan usaha produsen dan penjual online di Indonesia,” papar Agus.

Sementara itu, Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Nika Pranata, memaparkan sejumlah temuan penelitian dan pembelajaran dari kasus Tiongkok, tim peneliti merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan. Dalam rangka melindungi produsen dan penjual online Indonesia, Dirjen Bea Cukai perlu untuk mengenakan PPN sebesar 10 persen kepada semua barang impor berapapun nilai transaksinya.

“Hal ini untuk menciptakan kesetaraan perpajakan antara penjual dalam negeri dan penjual asing. Jika itu tidak dilakukan, maka untuk barang dengan harga di bawah 75 dollar AS, pelaku usaha dalam negeri akan kalah bersaing. Pada harga tersebut, penjual asing tidak dikenakan biaya apapun, sedangkan transaksi di Indonesia dikenakan PPN sebesar 10 persen,” beber Nika.

Ia juga menambahkan untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar domestik maka pemerintah Indonesia bisa mengadopsi konsep desa e-commerce di Tiongkok yang diberi nama Taobao Village.

“Taobao Village terbukti mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi pedesaan dan menyerap banyak tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Pemerintah bisa melakukan hal yang serupa dengan menggandeng marketplace dan pemerintah daerah,” tukasnya.

Editor : Thomas Aquinus

Berita Terkait

20 Nov 2020
20 Nov 2020
17 Nov 2020