trubus.id
Peneliti Anggap Kebijakan Stabilisasi Beras BUMN Membebani Konsumen, Apa Sebabnya?

Peneliti Anggap Kebijakan Stabilisasi Beras BUMN Membebani Konsumen, Apa Sebabnya?

Binsar Marulitua - Selasa, 03 Des 2019 10:30 WIB

Trubus.id -- Sebagai makanan pokok kebanyakan orang Asia Tenggara, beras merupakan komoditas penting di wilayah tersebut. Dalam proses transisi dari swasembada pangan ke ketahanan pangan, banyak negara menggunakan State Owned Enterprise (STE) atau perusahaan berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjalankan tata niaga beras dan mencapai pembangunan pertanian lainnya.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan, meskipun hadir sebagai lembaga yang berwenang, terkadang, BUMN tidak jarang dikritisi karena kebijakan monopoli yang justru membawa kerugian.

Untuk itu, penting untuk kemudian menganalisa efektivitas BUMN dalam mencapai tujuan ini sekaligus mempertimbangkan potensi distorsi pasar yang dapat timbul karena peranan mereka di dalam pasar.

Baca Lainnya : Peneliti Nilai Ketahanan Pangan Indonesia Rendah Meski Pertumbuhan Ekonomi Naik 

Di Indonesia, Badan Urusan Logistik (Bulog) pada awalnya didirikan untuk memastikan keamanan penyediaan makanan di bawah kepemimpinan Presiden Suharto.

Di bawah rezimnya, komoditas yang dikendalikan oleh Bulog tidak hanya beras, tetapi juga gula, gandum, tepung, kedelai, pakan ternak dan bahan makanan lainnya. 

Krisis ekonomi pada tahun 1997 dan intervensi IMF memaksa Bulog kehilangan kendali atas komoditas pangan, kecuali beras dan gula. Dampaknya Bulog hanya ditugasi untuk mengurus beras. Secara historis, Bulog selalu melakukan impor beras atas nama pemerintah.

”Badan ini memiliki mandat hukum sebagai importir beras satu-satunya di negara itu, dengan pengecualian, sektor swasta diizinkan mengimpor beras untuk keperluan industri dan juga varian beras khusus. Namun, sistem Bulog telah dikritik karena impor beras tergantung pada pertemuan koordinasi antar kementerian yang menghasilkan proses pengambilan keputusan yang tidak efisien yang tertinggal dari beras perubahan harga di pasar internasional,” ungkap Galuh.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan kebijakan tujuan awal Padiberas Nasional Berhad (Bernas) didirikan di Malaysia adalah untuk memfasilitasi kegiatan pemasaran industri padi sekaligus dengan mandat untuk memenuhi beberapa kewajiban sosial. 

Selama beberapa dekade, Bernas bertindak sebagai penjaga pintu perdagangan beras dengan alasan bahwa peran tersebut adalah sangat penting dalam memberikan peraturan ekonomi untuk memberi manfaat bagi kesejahteraan petani.

Baca Lainnya : 57 Kota Indonesia Catat Inflasi Mencapai 0,14 Persen pada November 2019, Komoditas Ini Penyebabnya

Namun, sebagaimana Bulog,  Bernas juga dihadapkan pada kritik yang menyebutnya menjalankan praktek monopoli. Praktek ini dikhawatirkan dapat mengurangi manfaat dari kinerja Bernas terhadap kestabilan pangan di Malaysia. 

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Malaysia membuka perdagangan beras dengan menghentikan monopoli impor pada tahun 2021 dan untuk menerapkan model baru perdagangan beras yang pelan-pelan mengurangi peranan Bernas di dalamnya.

Kesimpulan dari penjabaran dua studi penelitian tadi menemukan bahwa BUMN memang cukup berhasil dalam mencapai target ketersediaan serta keterjangkauan pangan di kedua negara melalui instrumen perlindungan pasar yang dilakukan.

Meskipun begitu, terdapat beberapa temuan yang muncul ketika pemerintah melakukan implementasi perdagangan yang sentralistik untuk menjaga industri pangan domestik.

“Temuan pertama yang kami dapatkan adalah munculnya kerugian yang dialami oleh industri padi dan beras. Di Malaysia, harga beras yang dikendalikan oleh negara telah menyebabkan adanya monopoli rantai pasokan padi dan beras secara bertahap yang dengan demikian membatasi inovasi dan kompetisi pemain pasar. Sedangkan di Indonesia, kebijakan proteksionis berdampak pada kesejahteraan konsumen dikarenakan semakin besarnya ketimpangan antara harga beras domestik dan internasional,” tandasnya.

Baca Lainnya : Cegah Inflasi, Pemerintah Harus Mewaspadai Tren Kenaikan Harga Cabai

Galuh menambahkan, temuan berikutnya adalah adanya ketidakseimbangan struktur dalam organisasi monopolistik serta monopsonistik (di Malaysia) adalah munculnya distorsi pasar yang tidak diinginkan. 

Bentuk-bentuk distorsi yang tidak diinginkan antara lain adalah pasar yang tidak kompetitif dan minim inovasi, minimnya kesempatan untuk melakukan mobilisasi bagi produsen berpenghasilan rendah, serta akses yang terbatas kepada nutrisi yang berkualitas dan murah bagi konsumen hingga berdampak pada keseluruhan ekonomi.

 Kebijakan stabilisasi yang dilakukan oleh kedua negara cukup berhasil melindungi produsen padi dan konsumen beras dari guncangan harga internasional. Akan tetapi, kebijakan stabilisasi ini membebani dan merugikan konsumen karena harus menanggung pajak tidak langsung, terutama ketika harga beras global jatuh di bawah harga beras domestik.

 
Pada akhirnya, lanjut Galuh, kehadiran BUMN dari sejak awal pendirian hingga saat ini sudah berevolusi secara signifikan dan mengikuti perkembangan pasar. Dengan adanya perkembangan teknologi dan e-commerce, harga impor dan kebutuhan untuk melakukan perdagangan beras yang sentralistik dapat dikurangi. 

Lebih jauh, diskusi mengenai ketahanan pangan pun semakin berkembang ke ranah keamanan nutrisi dan kelestarian lingkungan, tidak hanya terbatas pada aksesibilitas dan ketersediaan pangan saja. Oleh karena itu, perlu untuk menilai kembali kebutuhan dan tujuan dari adanya BUMN sebagai solusi bagi permasalahan ketahanan pangan saat ini.

 

Editor : Binsar Marulitua

Berita Terkait

05 Des 2019
05 Des 2019
05 Des 2019

Berita Lainnya