trubus.id
Peristiwa » LIPI Sebut Forum Lintas Etnis Agama Jadi Solusi Ce...
LIPI Sebut Forum Lintas Etnis Agama Jadi Solusi Cegah Konflik di Ibukota

LIPI Sebut Forum Lintas Etnis Agama Jadi Solusi Cegah Konflik di Ibukota

Astri Sofyanti - Kamis, 28 Nov 2019 18:00 WIB

Trubus.id -- Terkait rencana pemindahan ibukota negara (IKN) serta adanya potensi konflik sosial antara masyarakat setempat dengan para pendatang, Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Herry Yogaswara mengatakan bahwa sebuah solusi untuk mencegah terjadinya konflik sosial di ibukota baru yang telah diputuskan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Kalimantan Timur, dengan cara membangun sebuah forum lintas etnis agama.

"Untuk mencegah terjadinya konflik di ibukota baru harus ada sebuah forum yang sifatnya lintas etnis agama. Forum ini harus dibentuk oleh masyarakat sendiri," demikian dikatakan Herry saat ditemui dalam Seminar Nasional dengan tema "Rencana Pemindahan Ibukota Negara dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Penduduk" di Kantor Pusat LIPI, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (28/11).

Menurutnya, di lokasi ibu kota baru, pemerintah harus cepat mengidentifikasi dan meredam konflik yang berpotensi muncul. Pasalnya konflik sosial dikhawatirkan akan muncul dengan masuknya pendatang 1,5 juta aparatur sipil negara (ASN) yang akan turut serta dalam rencana pemindahan ibukota baru ke Kalimantan Timur.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan bahwa pemindahan ibukota baru ini harus dilihat dari berbagai perspektif yang luas. Jika terjalin hubungan baik antara masyarakat lokal dan pendatang, konflik sosial ini bisa diminimalisir, tapi Herry menambahkan bahwa aspek agama dan etnis juga menjadi penting.

Dirinya memperkirakan rencana pemindahan ibu kota negara ini memicu perpindahan spontan orang-orang ke daerah calon ibu kota baru yang dianggap menawarkan kesempatan-kesempatan baru. Mereka juga membawa identitas dan agama masing-masing.

"Kedatangan orang-orang dengan berbagai latar belakang etnis dan agama tersebut berpotensi menimbulkan konflik," paparnya.

Untuk itu, Herry berharap pemerintah nantinya jangan menciptakan satu situasi atau sistem di mana misal pemilihan pejabat atau apa karena etnis atau agam tertentu.

Editor : Astri Sofyanti

Berita Terkait

29 Jan 2021
12 Jan 2021
24 Des 2020