trubus.id
Menko PMK: Pembangunan SDM Merupakan Tanggung Jawab Bersama

Menko PMK: Pembangunan SDM Merupakan Tanggung Jawab Bersama

Thomas Aquinus - Minggu, 24 Nov 2019 14:00 WIB

Trubus.id -- Menko PMK Muhadjir Effendy mengungkapkan, bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan tanggung jawab bersama, termasuk Kemenko PMK, seperti visi Presiden Joko Widodo yang ingin membangun Indonesia maju, didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Hal tersebut dikatakannya saat memberikan paparan pada perayaan Milad Muhammadiyah Ke-107 tahun yang mengambil tema 'Mencerdaskan Kehidupan Bangsa'. Acara dilaksanakan di Auditorium KH. Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah, Sidoarjo, Sabtu (23/11).

Dalam keterangan tertulis dirinya mengatakan, saat ini yang sedang menjadi isu adalah masa pra nikah karena dengan lahirnya generasi emas itu pasti berada di dalam rumah tangga yang jika dirawat dengan baik nantinya akan menjadi generasi unggul yang berdaya saing.

Saat ini jumlah keluarga di Indonesia per Maret 2019 sebesar 57.116.000. Dari total itu 9,4% atau hampir 10 juta keluarga termasuk keluarga miskin atau sangat miskin, jika ditambah dengan keluarga yang hampir miskin maka menjadi 16,85%.

Baca Lainnya : Bangun SDM dan Ekonomi Desa, Kemendes PDTT Gandeng Mitra Swasta dan Ormas

Menurut Menko PMK, Indonesia tidak mungkin menjadi negara yang maju jika jumlah keluarga yang miskin masih 9,4% ditambah 16,85% keluarga hampir miskin.

Menurutnya, dalam kalangan kelompok miskin inilah muncul berbagai macam penyakit baik, penyakit yang bersifat klinis maupun sosial. Penyakit bersifat klinis yang paling mendesak salah satunya adalah stunting.

"Saat ini jumlah stunting adalah 27,64%. Angkatan kerja kita saat ini menurut Presiden pada saat rapat kabinet terbatas sebesar 54% tenaga kerja kita sekarang adalah tenaga kerja yang pernah stunting," ujar Muhadjir.

Saat ini Kemenko PMK sedang mewacanakan untuk membenahi individu sejak awal sebelum yang bersangkutan berkeluarga yang disebut bimbingan pranikah. Materi yang diberikan antara lain adalah perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, maupun masalah ekonomi keluarga. 

"Kita tidak mungkin menjadi bangsa yang maju jika 27,64% anak balitanya adalah stunting, Karena ini persoalan mendasar yang harus kita tangani, itulah yang melatarbelakangi kenapa bimbingan pranikah menjadi sangat penting" tambah Muhadjir.

Baca Lainnya : Peningkatan SDM di Desa Paling Cepat Menggunakan Platform Digital Akademi Desa 4.0

Pasangan yang akan menikah dan keduanya belum bekerja, mereka bisa mengambil pelatihan, yang dananya bisa diambil dari kartu Pra Kerja dan bagi pasangan yang ingin membuka usaha akan dibukakan akses fasilitas pendanaan dengan menggandeng Kemenkop UKM.

Di akhir paparannya, Menko PMK mengatakan bahwa bonus demografi terjadi apabila jumlah penduduk produktif lebih besar dibanding usia non produktif. Jika kita gagal menyiapkan SDM yang unggul, maka kita tidak akan bisa menjadi negara maju seperti visi Presiden. Disinilah visi antara Indonesia dan Muhammadiyah bertemu. Selaku mitra Pemerintah, kekuatan sipil Islam seperti Muhammadiyah dan NU dibutuhkan, untuk itu kolaborasi dan kerja sama harus ditekankan. 

Baca Lainnya : Kemenpar Siapkan Program One Gm One SMK Ciptakan SDM Unggul Pariwisata

Dalam kesempatan ini, Menko PMK juga mendapat kesempatan memberikan penghargaan atas prestasi Hak Kekayaan Intelektual kepada 45 mahasiswa atas kontribusi mereka dalam membangun desa, meningkatkan perekonomian dan UMKM di Jawa Timur.

Hadir dalam acara ini Ketua umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir; Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa, Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Hidayatulloh, dan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Diakhir kunjungan kerjanya di Sidoarjo, Menko PMK sowan ke Pondok Pesantren Bumi Sholawat dan bertemu dengan Pemilik sekaligus pengasuh Ponpes Bumi Sholawat KH Agoes Ali Mashuri.

 

Editor : Thomas Aquinus

Berita Terkait

28 Feb 2020
28 Feb 2020
27 Feb 2020

Baca Juga

Berita Lainnya