trubus.id
Sebagai Akar Bangsa, Desa Menjadi Penopang Ekonomi dan Budaya Indonesia

Sebagai Akar Bangsa, Desa Menjadi Penopang Ekonomi dan Budaya Indonesia

Thomas Aquinus - Kamis, 21 Nov 2019 11:00 WIB

Trubus.id -- Diibaratkan sebagai sebuah pohon besar, Desa merupakan akar yang menopang pembangunan Indonesia. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan desa-desa di Indonesia menjadi penopang bagi kekuatan ekonomi nasional. Bahkan selain sebagai penopang ekonomi, desa mempunyai peranan sebagai penopang kekuatan sosial dan budaya.

"Penopang kekuatan nasional untuk sektor ekonomi, sosial dan budaya, mau tidak mau harus diakui itu juga ada pada masyarakat desa. Dan inilah tanggungjawab kita yang sangat berat," ujarnya Menteri Desa saat Rapat Koordinasi Pengembangan Daerah Tertentu di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, beberapa waktu lalu.
 
Dilansir dari laman Kemendes PDTT, dijelaskan pihaknya memiliki peran strategis bagi kepentingan pembangunan nasional tersebut. Dirinya mengutarakan akan aktif bernegosiasi antar kementerian/lembaga agar target-target pembangunan dapat dijalankan secara maksimal.

Baca Lainnya : Menteri Desa Inginkan Secepat Mungkin Entaskan Daerah Tertinggal
 
"Seperti menyelesaikan kabupaten daerah tertentu di daerah tertinggal, ini semua nggak enak. Tapi sebagai tanggungjawab, harus diwujudkan," katanya.
 
Sementar itu, terkait dengan pengentasan permasalahan daerah tertentu di daerah tertinggal, Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Aisyah Gamawati mengatakan, hingga tahun 2018 pemerintah telah mengentaskan sebanyak 34 daerah tertentu di daerah tertinggal, dari total target Renstra 2015-2019 sebanyak 50 daerah. 
 
"Insya allah hingga akhir tahun 2019, dari target Renstra 2015-2019 sebanyak 50 daerah tertentu akan terentaskan seluruhnya," ujarnya.

Baca Lainnya : Sistem IDM Dapat Membantu Pembangunan Desa Mandiri
 
Menurutnya, minimnya anggaran dan masih tingginya jumlah daerah tertentu di daerah tertinggal mendorong seluruh stakeholder baik kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Swasta, dan Pemerintah Daerah untuk saling bekerjasama. Terkait hal tersebut, ia mengatakan telah melakukan sinkronisasi program dengan kementerian/lembaga terkait.

"Adapun program yang disepakati adalah terkait peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil terluar. Dan penyediaan pelayanan dasar serti elektrifikasi dan sarana air bersih," ujarnya.

 

Editor : Thomas Aquinus

Berita Terkait

14 Des 2019
14 Des 2019
14 Des 2019

Baca Juga

Berita Lainnya