trubus.id
Batas Akhir Tahun Verifikasi Desa Hanya Untuk Konawe

Batas Akhir Tahun Verifikasi Desa Hanya Untuk Konawe

Binsar Marulitua - Rabu, 20 Nov 2019 12:30 WIB

Trubus.id -- Verifikasi yang dilakukan terhadap desa akan dilakukan secara menyeluruh, tetapi penataan tersebut diyakini memerlukan waktu yang lama. Batas akhir tahun bagi verifikasi, hanya akan diberlakukan bagi Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. 

Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri Benny Irawan menyampaikan hal tersebut dalam diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema "Polemik Dana Desa: Sudah Tepat Guna", bertempat di Ruang Serba Guna, Gedung Utama Kemkominfo, Jakarta, Selasa (19/11/2019) kemarin.

Baca Lainnya : Ini Syarat Pencairan Dana Desa

“Batas akhir verifikasi yang dilakukan hingga akhir tahun ini hanya berlaku untuk Kabupaten Konawe, Sultra. Walau begitu, verifikasi secara menyeluruh meliputi desa-desa yang ada di Indonesia akan dilakukan. Hanya itu kan membutuhkan waktu yang panjang,” katanya.

Jika di Konawe verifikasi dilakukan, menurut Benny, menyangkut isu yang belakangan terangkat ke permukaan. Maka, dia menegaskan, verifikasi untuk semua desa yang ada di Indonesia lebih merupakan evaluasi berupa penataan sesuai regulasi yang ada.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut dirinya menerima laporan banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.

Ia mengatakan agar masalah tersebut tidak berulang, pihaknya akan memperketat penyaluran dana desa. Selain itu, jajarannya juga akan menyelidiki mekanisme pembentukan desa, termasuk identifikasi jumlahnya, lokasi, dan susunan pengurusnya.

Baca Lainnya : Kemenkeu Segera Bekukan Aliran Dana Desa Mal-administrasi

Sementara itu, KPK disebut telah membenarkan tentang tiga desa fiktif dan 31 desa dengan Surat Keputusan (SK) yang berada di wilayah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Salah satu modus dari dana desa siluman tersebut dilakukan dengan memundurkan tanggal pembuatan SK untuk menyiasati moratorium pemekaran desa oleh Kemendagri.

Tindakan tersebut ditengarai menimbulkan kerugian keuangan negara atas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe pada anggaran tahun 2016 hingga 2018.

Terkait dugaan kerugian negara, dalam hal ini dana desa, Benny sendiri membantah terjadinya hal itu. “Saya mengatakan tidak ada desa maladministrasi yang menyedot dana desa. Desa itu ada. Tidak ada yang fiktif. Tapi memang ada beberapa desa yang perlu dikuatkan pembinaan administrasinya,” katanya.
 

Editor : Binsar Marulitua

Berita Terkait

22 Jan 2020
21 Jan 2020
21 Jan 2020

Berita Lainnya