trubus.id
Polemik Dana Desa: Sudahkah Tepat Guna?

Polemik Dana Desa: Sudahkah Tepat Guna?

Astri Sofyanti - Selasa, 19 Nov 2019 15:00 WIB

Trubus.id -- Program dana desa merupakan salah satu program andalan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sejak periode pertama menjabat. Dibanding pemerintahan sebelum Presiden Joko Widodo, memang tidak ada program sepesifik mengucurkan dana pembangunan ke perdesaan seperti yang saat ini dilakukan. Pada masa pemerintahannya, Jokowi mengakomodir pembangunan desa melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)

Faktor penting lainnya sebagai stimulus yang mampu mengubah dan memperlancar roda pembangunan ekonomi pinggiran di desa adalah keberadaan dan pemanfaatan dana desa. Program desa akan berjalan sesuai target waktu dan sesuai harapan apabila didukung oleh dana desa yang akan memperlancar proses pembangunan di desa.

Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa, melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Segala bentuk laporan yang dibuat juga harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Lainnya : Jokowi Tegaskan Kejar Pelaku Korupsi Dana Desa Fiktif

Namun pada awal pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, Menteri Keuangan (menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan ada kasus penyaluran mal administrasi dana desa ke desa-desa. Bahkan dikatakan Sri Mulyani, dana yang sudah telanjur disalurkan akan segera ditarik kembali melalui pemerintah daerah.

Hal tersebut diungkapkan Menkeu Sri Mulyani melalui kicauan di laman Twitter Kementerian Keuangan (@KemenkeuRI), Senin (18/11/19). "Bagi daerah yang ketahuan ada desa yang tidak legitimate (tidak memenuhi syarat sebagai desa) maka pemerintah akan membekukan Dana Desanya. Apabila sudah terlanjur ditransfer maka Dana Desa tersebut akan diambil kembali melalui Pemda masing-masing," tulis Kemenkeu dalam akun Twitter resminya.

Baca Lainnya : Menteri Desa Ingatkan Kepala Desa Aktif Pantau Dana Desa

Untuk itu, Sri Mulyani menyatakan akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menertibkan data desa mal administrasi.

"Hari-hari ini kita dengar tentang desa mal administrasi. Saya tidak peduli dengan jumlahnya. Ini menggambarkan fenomena. Jadi, kita semua harus hati-hati," ujar Menkeu di depan Gubernur, Walikota, Bupati beserta jajaran pada acara "Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020," di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), baru-baru ini.

Menkeu menegaskan bagi daerah yang ketahuan ada desa yang tidak legitimate (tidak memenuhi syarat sebagai desa) maka pemerintah akan membekukan Dana Desanya. Apabila Dana Desa sudah terlanjur, maka dana tersebut akan diambil kembali melalui pemda masing-masing. Menkeu menyesalkan upaya beberapa pihak yang mencoba membuat desa baru walaupun belum memenuhi persyaratan agar mendapat Dana Desa secara langsung.

Baca Lainnya : Rp257 Triliun Dana Desa Beri Dampak Peningkatan Status Desa

Diketahui pada tahun 2020, alokasi Dana Desa naik Rp2 triliun menjadi sebesar Rp72 triliun dengan perhitungan alokasi berdasarkan jumlah desa. Oleh karena itu, pemerintah akan terus menertibkan desa yang tidak memenuhi syarat tersebut.

Menkeu juga menyesalkan terjadinya fenomena ini karena seharusnya Dana Desa yang ditransfer secara langsung oleh pemerintah pusat dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat desa.

 

Editor : Thomas Aquinus

Berita Terkait

12 Jan 2021
24 Des 2020
21 Des 2020