trubus.id
Integritas Pengelolaan Hutan Harus Meningkat, Demi Keberlangsungan Fungsi Ekosistem

Integritas Pengelolaan Hutan Harus Meningkat, Demi Keberlangsungan Fungsi Ekosistem

Astri Sofyanti - Jumat, 08 Nov 2019 14:30 WIB

Trubus.id -- Kehut(JPIK) menjabarkan laporan yang bertajuk Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Indonesia. Secara spesifik di dalam laporan ini memuat penilaian terhadap sejauh mana PHPL dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan dan legalitas sumber daya kayu di Indonesia. Secara metodologi, analisis dilakukan di dua Provinsi sampling (Kalimantan Tengah dan Timur) untuk membandingkan kondisi hutan pada konsesi yang bersertifikat PHPL dengan hutan konsesi non-PHPL (VLK atau Verifikasi Legalitas Kayu), dan konsesi yang tidak bersertifikasi dari tahun 2015-2017. Ditemukan bahwa konsesi bersertifikat PHPL secara keseluruhan menunjukkan kinerja lingkungan yang lebih baik dibandingkan dengan konsesi bersertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atau konsesi yang tidak memiliki sertifikat.

Persoalan tumpang tindih pengelolaan hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan ancaman serius untuk operasionalisasi konesesi IUPHHK-HA, hilangnya hutan alam dan munculnya konflik sosial. Dari total 7,2 juta ha konsesi IUPHHK-HA, sekitar 2,6 juta ha atau 30 persen tumpang tindih dengan pertambangan, kelapa sawit, dan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Deforestasi terjadi karena kegiatan-kegiatan tersebut bukan bagian dari praktik pengelolaan hutan, namun demikian angka deforestasi yang terjadi di dalam konsesi IUPHHK-HA, dilokasi yang tidak tumpang tindih dengan konsesi lainnya ditemukan cukup besar, yaitu 101.503 ha.

Baca Lainnya : KLHK Revisi Rencana Kerja Kehutanan Tingkat Nasional

Selain itu, kebakaran hutan juga menjadi salah satu penyebab hilangnya tutupan hutan alam. Hasil analisis hotspot dari tahun 2014-2017 di kedua provinsi tersebut menemukan 1.572 hotspot berada pada area konsesi IUPHHK-HA pemilik S-PHPL. Sebagian besar kebakaran tersebut terjadi pada tahun 2015 pada saat fenomena El Nino yang ekstrem.  Analisis citra satellite juga menunjukan bahwa pada tahun 2019 kebakaran juga terjadi di 5 konsesi IUPHHK-HA di Kalteng dan 2 konsesi di Kaltim. Di samping itu, hasil pemantauan JPIK pada periode 2014-2017 menemukan panataan tata batas konsesi belum juga terselasaikan.

“Masih terjadi konflik pengakuan tata batas dan ada penyelesaian secara tuntas”. Ujar Muhamad Ichwan, Juru Kampanye JPIK dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (8/11).

Meski terdapat masalah tumpang tindih lahan, deforestasi, kebakaran hutan dan kasus-kasus konflik sosial, semua konsesi PHPL yang diaudit Lembaga Sertifikasi (LS) pada periode 2015-2017 menunjukkan nilai yang baik. JPIK paham bahwa dalam menjalankan tugasnya logika LS yang ada saat ini adalah kebijakan pemerintah yang berdampak terhadap integritas teritori konsesi dan koherensi lingkungan dianggap sebagai sesuatu yang berada di luar kontrol konsesi.

Baca Lainnya : Dua Spesies  Anggrek Baru Terindetifikasi dari Hutan Papua Barat

Maka dari itu, hal tersebut tidak dipertimbangkan dalam audit dan penilikan yang dilakukan oleh LS. Sama halnya ketika LS mempertimbangkan kebijakan penggunaan lahan atau rencana pengelolaan hutan yang telah disetujui secara resmi oleh pemerintah yang dianggap sebagai pengesahan yang telah diberikan dan tidak lagi dipertanyakan ketika penilaian.

Asti Maulita, Peneliti JPIK menegaskan bahwa pendekatan audit tersebut dinilai kurang tepat karena studi kami menunjukkan bahwa kebijakan eksternal pemerintah dan peraturan yang terkait dengan izin lahan-hutan secara mendasar membentuk/mempengaruhi kondisi lingkungan di dalam konsesi. Temuan JPIK menunjukan bahwa konsesi IUPHHK-HA yang telah bersertifikat PHPL mempunyai potensi yang cukup besar untuk mengelola hutan secara berkelanjutan – dengan syarat mereka bebas dari gangguan kebijakan pemerintah yang tidak sinkron ini.  

Mengeluarkan dampak ini dari pertimbangan baik/buruknya kinerja konsesi, bisa dianggap sebagai kelemahan dari penilaian yang dilakukan oleh LS. Selain itu, ada beberapa kelemahan yang lain pada standar penilaian PHPL yang perlu perbaikan supaya potensi berkelanjutan PHPL bisa tercapai. Diantaranya tentang kepastian kawasan pemegang IUPHHK-HA, terutama pada beberapa verifier penting terkait ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas, serta pengakuan para pihak atas areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) yang masih bersifat Co-Dominan (tidak berpengaruh besar terhadap penilaian). Sementara itu, norma atau nilai kematangan verifier masih didasarkan pada pemenuhan/ketersediaan dokumen.

Baca Lainnya : Buka Lapangan Kerja, Menteri LHK Ajak KADIN Manfaatkan Perhutanan Sosial dan TORA

JPIK memandang bahwa konsesi hutan alam merupakan aset besar Indonesia yang berpotensi untuk memperbaiki kondisi lingkungan, tetapi butuh kebijakan pemerintah terkait penggunaan lahan yang koheren dan audit yang kuat dari LS.  Berdasarkan hal tersebut, JPIK merekomendasikan:

1. Pemerintah dan parapihak terkait untuk mengakhiri konflik lahan, tumpang tindih, dan perusakan konsesi atas nama tujuan nasional strategis lainnya. One Map diharapkan dapat memfasilitasi konsesi PHPL dan S-LK dengan jelas dan bersih (clean-and-clear).

2. Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan untuk menghapus IPPKH dan izin konversi untuk kelapa sawit secara bertahap. Faktor utama ini merusak konsesi hutan komersial dengan berbagai cara. Izin-izin tersebut juga merupakan pemicu dibalik konversi hutan yang berlangsung secara terus menerus yang bertentangan dengan komitmen Pemerintah Indonesia terkait perubahan iklim.

3. Standar dan kriteria untuk mengevaluasi konsesi PHPL harus diperbaiki untuk memastikan bahwa LS mempertimbangkan keseluruhan aspek, baik aspek internal maupun eksternal yang berdampak pada suatu konsesi ketika melakukan penilaian, penilikan dan/atau pengawasan.

4. Secara spesifik, aspek yang penting untuk direvisi berkaitan dengan standar penilaian adalah indikator (1.1) tentang kepastian kawasan dan indikator (1.5) tentang persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA), serta indikator (3.2) tentang perlindungan dan pengamanan hutan.

5. Konsesi yang memiliki S-PHPL dan S-LK harus memperbaiki kinerja, terutama terkait dengan potret utuh pengelolaan, resolusi konflik dan kontrol terhadap integritas konsesi serta pencegahan kebakaran.

 

Editor : Thomas Aquinus

Berita Terkait

21 Nov 2019
21 Nov 2019
21 Nov 2019

Baca Juga

Berita Lainnya