trubus.id
Menkes Terawan: Harga Obat Bisa Murah Asal 4 Indikator Penting Ini Terpenuhi

Menkes Terawan: Harga Obat Bisa Murah Asal 4 Indikator Penting Ini Terpenuhi

Astri Sofyanti - Rabu, 06 Nov 2019 15:00 WIB

Trubus.id -- Guna melakukan koordinasi terkait pengawasan dan harga obat di Inonesia, Menteri Kesehatan (Menkes) RI Terawan Agus Putranto melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Penny K. Lukito ke Kantor Pusat Badan POM, Jakarta.

Terawan mengungkapkan, pertemuan ini berdasarkan mandat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang diamanatkan kepada Menkes Terawan. Pada pertemuan ini, keduanya akan berupaya mengatasi dan mengawasi harga obat yang dinilai masih tinggi.

“Harga obat yang tinggi berarti ada sesuatu yang harus ditindaklanjuti,” terang Terawan, dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu (6/11).

Diakui Tewaran sebenarnya harga obat di Indonesia bisa murah asal empat indikator ini terpenuhi, pertama ada pesaing dan regulasi yang tidak sulit, adanya kejelasan regulasi, dan daya beli maayarakat yang tinggi.

“Masalah regulasi, yang penting tidak boleh salah, karena kalau salah akan berdampak ke depannya,” tambah Terawan.

Menkes menilai Badan POM memegang peran penting dalam regulasi pengawasan dan perlu penguatan dari Kemenkes.

“Saya harus bisa membantu baik dari regulasi atau anggaran,” lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan POM Penny K. Lukito mengatakan soal anggaran BPOM telah mendapatkan penambahan anggaran untuk fungsi pengawasan Obat dan Makanan yang tidak hanya didanai dari pusat tetapi juga dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik.

“DAK ini nantinya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 319 Pemerintah Daerah (kabupaten/kota),” ucap Penny.

Rencananya, Pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi menu baru pada kebijakan DAK non fisik tahun anggaran 2020 Bidang Kesehatan terdiri dari 2 kegiatan yaitu Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dengan lokus 166 kabupaten/kota dan Pengawasan Makanan Minuman Industri Rumah Tangga (IRT) pada 277 kabupaten/kota.

“Kita dapat anggaran DAK dari APBN Non Fisik untuk Pengawasan Obat dan Makanan, ini tahun pertama,” pungkas Penny.

Editor : Thomas Aquinus

Berita Terkait

20 Nov 2020
20 Nov 2020
17 Nov 2020