trubus.id
Buka Lapangan Kerja, Menteri LHK  Ajak KADIN Manfaatkan Perhutanan Sosial dan TORA

Buka Lapangan Kerja, Menteri LHK Ajak KADIN Manfaatkan Perhutanan Sosial dan TORA

Binsar Marulitua - Rabu, 06 Nov 2019 11:00 WIB

Trubus.id -- c mengajak Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) membuka lapangan kerja pada sektor kehutanan. Hal tersebut disampaikan pada Rakornas KADIN untuk Agribisnis, Pangan dan Kehutanan di Jakarta tanggal 5 November 2019, di hadapan sekitar 120 pengusaha anggota Organisasi KADIN. 

Secara spesifik Menteri Siti menyebutkan agenda agroforestry pada program Hutan Sosial dan Tanah Obyek Reforma Agraria yang akan sekaligus mengalokasikan kepemilikan lahan bagi masyarakat tani.

Tiga pesan yang dijelaskan oleh Menteri Siti yaitu: peningkatan lapangan kerja; membangun produksi, untuk ekspor; serta dijelaskan juga bagaimana KLHK berusaha untuk tetap menjaga iklim investasi yang ramah lingkungan. 

" Pada lingkup kerja dunia usaha terkait KLHK, maka ruang untuk membuka lapangan kerja sangat luas, yaitu melalui hutan sosial dan tanah obyek reforma agraria dari hutan / TORA, serta melalui langkah-langkah rehabilitasi lahan, penanaman pohon secara luas di tengah masyarakat untuk pemulihan lingkungan," jelasnya. 

Baca Lainnya : BPS Catat Jumlah Orang Bekerja Naik 2,50 Juta pada Agustus 2019, Pertanian Mendominasi

Menteri Siti memparkan, Melalui ruang kerja dan usaha sosial tersebut juga akan terbangun konfigurasi bisnis yang lebih harmonis antara bisnis skala besar dan bisnis masyarakat dalam tujuan peningkatan kapasitas dan know how masyarakat dalam mengelola usaha dengan basis sumberdaya alam khususnya bidang pertanian secara luas seperti pangan, kebun, peternakan dan perikanan budidaya. 

Hal ini sekaligus juga penting untuk penguatan program ketahanan pangan dengan pola agroforestry hutan sosial atau kerjasama dunia usaha dan KPH untuk pangan. Hal itu telah diatur dalam Permen LHK no 81 tahun 2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan. 

Sudah banyak terjadi aksi perubahan/corrective action yang dilakukan oleh pemerintah/KLHK dan diantaranya telah diimplementasikan, namun masih harus terus diuji lapangan, diperiksa dan ditangani ekses yang muncul dalam implementasi program-program tersebut. Menteri Siti juga menjelaskan tentang langkah-langkah pemerintah pada lingkup kerja LHK. 

 "Berbagai langkah korektif yang telah terjadi demi untuk kelancaran investasi di Indonesia. Penyempurnaan sistem kerja (dalam hal penyediaan lahan, perizinan/lingkungan dan format pembinaan/pengawasan, dll)," tambahnya.

Dalam upaya lanjut menyempurnakan sistem kerja baik dalam dunia usaha KADIN maupun grass root di lapangan, maka diperlukan langkah kolaboratif bersama. Ketua Umum KADIN Rosan juga menegaskan hal tersebut dan menunjukkan bahwa selama ini sudah ada langkah reponsif Menteri Siti atas beberapa persoalan dunia usaha.

Baca Lainnya : Sudah 52 Korporasi Pemegang izin Konsesi Disegel Terkait Karhutla, Luas Lahan Capai 8.931 Hektar

Sementara itu Franky Wijaya menyatakan bahwa dengan berbagai kelancaran dan dukungan pemerintah serta langkah kolaboratif, maka ke depan diproyeksikan sektor pertanian akan dapat meningkatkan kontribusi GDP setidaknya 1,5 %. 

Pada kesempatan tersebut,  Menteri Siti menyampaikan ucapan terima kasih atas langkah-langkah yang telah ditempuh oleh dunia usaha untuk mengatasi karhutla dan dalam mendukung operasi pemerintah di daerah-daerah remote/terpencil dalam pemadaman api karhutla.

Menteri Siti juga mengucapkan terima kasih atas kepatuhan dalam tata kelola gambut oleh sekitar 68 pemegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan 123 perkebunan swasta, terutama kelapa sawit. 

Ia mengingatkan bahwa pada 2019 ini ada sekitar 79 perusahaan yang disegel karena indikasi karhutla dan sedang di tangani oleh pemerintah. Ditegaskan oleh Menteri Siti bahwa model pengawasan pemerintah dalam hal ini pengawasan pembinaan/binawas, yaitu dilakukan agar kita terus membangun dengan baik dan dengan ramah lingkungan. 

Dalam kaitan ini, maka penanganan dispute/perselisihan dan potensi konflik masyarakat juga perlu dikelola dengan baik untuk membangun usaha bersama yang harmonis, diantaranya melalui langkah-langkah sosialisasi untuk berikan penjelasan, komunikasi, dan mediasi, serta usaha bersama antara dunia usaha, kelompok masyarakat dan didukung fasilitasi dari pemerintah. 

"Diproyeksikan bahwa ke depan agribisnis Indonesia menjadi lebih cerah, dengan kontribusi GDP yang makin meningkat nyata," menurut Franky Wijaya mengakhiri diskusi.

Editor : Binsar Marulitua

Berita Terkait

21 Nov 2019
21 Nov 2019
21 Nov 2019

Berita Lainnya