trubus.id
Menko PMK Dialog Bersama Masyarakat Bahas Fakta Stunting di Lapangan

Menko PMK Dialog Bersama Masyarakat Bahas Fakta Stunting di Lapangan

Thomas Aquinus - Minggu, 03 Nov 2019 20:00 WIB

Trubus.id -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengajak masyarakat  berdialog langsung dan mendengarkan masukan serta usulan dari masyarakat terkait dengan kondisi di tengah masyarakat.

Hal tersebut dilakukannya agar koordinasi dan siknronisasi kebijakan yang akan dirumuskan dapat efektif serta sesuai antara program kerja dengan fakta terkini di tengah masyarakat. Adapun masalah yang dibahas dalam dialog salah satunya mengenai upaya penanggulangan stunting yang dibahas dalam lokakarya bertema penanggulangan stunting yang diselenggarakan oleh Jajaran Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Tengah, di Kota Semarang, Sabtu pagi (2/11).

Dilansir dari laman Kemenko PMK, Menko PMK berharap lokakarya menghasilkan sejumlah rekomendasi para dokter untuk menanggulangi stunting ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Jawa Tengah mewakili gubernur Jawa Tengah, Jajaran Pengurus PB IDI Pusat dan Wilayah Jawa Tengah.

Baca Lainnya : Menteri Desa Siapkan Desa Prioritas Atasi kemiskinan dan Stunting

“Stunting itu sudah jadi program priortas nasional dalam rangka menyiapkan generasi emas untuk menyiapkan Indonesia maju terutama saat usia 100 tahun Indonesia di 2045. Angka stunting kita masih dan fluktuatif,” ujarnya.

“Saya senang sekali mendengar banyak masukan yang sangat variatif dan multidimensional dilihat dari banyak perspektif dan ternyata masalah stunting ini sangat komplek. Tidak hanya soal gizi buruk atau 1000 hari pertama kehidupan. Stunting terkait juga dengan masalah sanitasi,” sambungnya.

Adapun koordinasi yang akan dilakukan Kemenko PMK sifatnya berjenjang. Mulai dari membentuk semacam satuan tugas khusus antarkementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK.

Baca Lainnya : Kominfo Gandeng Milenial di NTT Edukasi Anak Muda Peduli Stunting

”Masukan tadi akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan di tingkat nasional.” katanya.

Jika berkaitan dengan kementerian lain yang berbeda kemenko, Menko PMK menegaskan akan membahasnya dengan sesama menko. Misalnya, koordinasi untuk masalah pembangunan sanitasi, kementerian yang berwenang adalah KemenPUPR yang koordinasinya ada di Kemenko Kemaritiman dan Investasi. [NN]

 

Editor : Thomas Aquinus

Berita Terkait

20 Nov 2020
20 Nov 2020
17 Nov 2020