trubus.id
Potensi Penyelundupan Benih Loster Lebih Besar Meski Kasus Menurun pada 2019, Apa Sebabnya?

Potensi Penyelundupan Benih Loster Lebih Besar Meski Kasus Menurun pada 2019, Apa Sebabnya?

Binsar Marulitua - Kamis, 10 Okt 2019 09:45 WIB

Trubus.id -- Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP, Rina, mengungkapkan nilai potensi  benih lobster yang diselamatkan pada tahun 2019 jauh yang  jauh lebih besar dibandingkan 2018 walaupun terjadi terjadi penurunan jumlah kasus. 

"Dibandingkan 2018 yang hanya sebesar Rp463,42 miliar, potensi benih lobster yang diselamatkan tahun 2019, Rp733,67miliar, hanya sampai Oktober 2019" jelas Rina di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (9/10/2019) kemarin. 

Rina menjelaskan sepanjang tahun 2019 hingga 5 Oktober 2019, telah berhasil digagalkan 63 kasus penyelundupan BL dengan rincian 11 kasus ditangani oleh BKIPM, 34 kasus oleh Polri, 15 kasus oleh TNI AL, dan 3 kasus oleh Bea Cukai. Sedangkan pada tahun 2018, terdapat 75 kasus. 

"Hal ini ditenggarai karena perubahan modus oleh para pelaku," ungkapnya. 

Baca Lainnya : Pemerintah Selamatkan Rp66 Miliar dari Penggagalan Penyelundupan Benih Lobster di 3 Lokasi

Jika dulu, tambah Rina, penyelundupan banyak dilakukan melalui jalur udara (pengangkutan di bandara), kini penyelundupan dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang dekat dengan perbatasan negara tetangga. 

“Frekuensi mungkin berkurang tapi jumlah yang kita dapatkan menjadi lebih banyak karena sinergi yang kuat dengan TNI Polri dalam penanganan dan peningkatan kasusnya juga,” ujar Rina. 

Tak hanya modus, Menteri Susi menilai pola-pola mafia pelaku penyelundupan juga mengalami pergeseran. “Dulu pemain kecil-kecil, sekarang dikonsolidasikan oleh pemain besar. Jadi kelihatannya penyelundup barang umum itu ikut terlibat dalam transportasinya. Mafia-mafia ini logistiknya lebih canggih dengan mengelola pengiriman yang banyak dan terorganisir. Mereka bisa mengirimkan dalam jumlah banyak, makanya dan sekali tangkap jumlahnya juga banyak. Dan kelihatannya juga sudah tidak pakai pesawat-pesawat lagi,” papar Menteri Susi. 

Untuk itu, menjelang akhir masa jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2014-2019, Menteri Susi meminta tim gabungan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan untuk terus memperkuat sinergi dalam melindungi kekayaan laut Indonesia. 

Baca Lainnya : KKP: Reklamasi Harus Berpihak bagi Masyarakat Pesisir

Menteri Susi berpesan agar semua aparat dan petugas dalam sistem hukum Indonesia tetap memegang komitmen, kejujuran, dan integritas. Menurutnya, ketiga hal ini sangat penting untuk menjadikan Indonesia sebagai negara terdepan dalam hasil perikanan, setidaknya jika disandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengawasan yang baik terhadap upaya-upaya pemanfaatan ilegal sumber daya perikanan yang dilindungi atau dibatasi. Contohnya penyelundupan BL maupun benih sidat yang marak terjadi di Indonesia. 

“Dulu bibit lobster itu tidak diambil sampai tahun 1998-an. Sekitar tahun 1995 saya sudah dengar ada yang ngambil di Lombok saja, tapi di tempat lain tidak ada. Nelayan panen setiap musim hujan September hingga Oktober. 1 hari mereka bisa dapat Rp5-10 juta. Lobsternya besar-besar,” kenang Menteri Susi. 

Lanjut Menteri Susi, kala itu harga lobster masih Rp300.000/kg. Saat ini sudah mencapai Rp800.000/kg bahkan Rp5 juta/ekor. Namun, harga Rp300.000/kg tersebut disebut mampu menyejahterakan nelayan. “Nelayan bisa beli rumah, bisa menyekolahkan anak, bayar kuliah anak,” imbuhnya.

Akibat maraknya penangkapan BL sejak tahun 2000-an, produksi lobster Indonesia menurun drastis. Indonesia hanya mampu mengekspor 300-500 ton lobster per tahunnya. Sangat ironis jika dibandingkan dengan Vietnam. Tidak punya benih lobster sendiri, dengan membeli benih lobster dari Indonesia dan negara lainnya, Vietnam mampu menjadi negara pengekspor lobster terdepan di Asia Tenggara. 

Editor : Binsar Marulitua

Berita Terkait

20 Nov 2020
20 Nov 2020
17 Nov 2020