trubus.id
Peristiwa » Ibu Kota Baru, Tim Intelejen Bencana Paparkan Raga...
Ibu Kota Baru, Tim Intelejen Bencana Paparkan Ragam Risiko Bencana Alam 

Ibu Kota Baru, Tim Intelejen Bencana Paparkan Ragam Risiko Bencana Alam 

Binsar Marulitua - Sabtu, 31 Agu 2019 07:00 WIB

Trubus.id -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memilih Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru Indonesia menggantikan Jakarta. Tetapi, daerah terpilih tersebut masih memiliki risiko ragam bencana alam. 

Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Wisnu Widjaja mengatakan, ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur berada pada zona dengan tingkat risiko ancaman bencana rendah hingga sedang. Kajian tersebut berdasarkan hasil pertemuan Tim Intelijen Bencana. 

"Kalimantan Timur kanvasnya sudah bagus, tinggal bagaimana kita mengatur dan mengelola tata ruangnya," jelas Wisnu Widjaja dalam konferensi pers Tim Intelijen Bencana di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Baca Lainnya : Jokowi Tunjuk Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara Jadi Ibu Kota Indonesia

Wisnu menjelaskan berdasarkan data dari alat kaji potensi bencana InaRisk, ibu kota baru masih berpotensi diterjang sejumlah bencana hidrometeorologi seperti banjir. 
Terutama di wilayah muara, sungai, dan wilayah dekat pantai. 

Tetapi risiko tersebut bersifat dinamis, yang artinya hal itu bisa berkembang apabila terdapat beberapa faktor pendukung seperti tata kelola ruang yang tidak baik, tidak memperhatkan kajian lingkungan dan faktor urbanisasi. 

"Dalam hal ini ancaman bencana itu sendiri bisa datang dari perilaku manusianya sendiri,' jelasnya. 

Selain bencana hidrometeorologi, ibu kota baru juga tak  dari bencana gempa dan tsunami. Tetapi, Pakar dan Peneliti Tsunami dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Widjo Kongko memprakirakan potensi tersebut bisa datang dari wilyah lain. 

Baca Lainnya : Ibu Kota Baru, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Segera Diselesaikan Dalam 2 Bulan

Berdasarkan kajian hipotesisnya, potensi risiko dari gempa dan tsunami ini merupakan dampak dari wilayah lain seperti dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Sedangkan potensi dari tsunami yang disebabkan longsoran bawah laut, Widjo mengatakan ada tiga titik lokasi yang berpotensi di wilayah Selat Makassar dengan potensi kerawanan hanya 4%.

"Misalpun ada (gempa dan tsunami), itu berasal dari wilayah lain seperti Sulawesi dengan tingkatan risiko rendah hingga sedang. Kendati demikian harus disimulasikan melalui pemodelan," Kata Widjo.

Sementara itu Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Daryono mengemukakan memang pernah terjadi gempa namun masih tergolong rendah yakni 3 hingga 5 magnitudo. Tetapi, tak ada sesar aktif yang bisa menimbulkan gempa bumi seperti di beberapa kawasan Pulau Jawa dan Sumatera. 

Baca Lainnya : Pemerintah Jamin Pemindahan Ibu Kota Tidak Mengganggu Hutan Konservasi

"Memang ada sumber gempa, itu ada di utara, di Berau dan Kutai Timur. Lalu di selatan ada di Paser. Yang penting kondisi calon ibu kota ini belum ditemukan sesar aktif,"jelasnya.

Terkait potensi kebakaran hutan dan lahan, Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo tak menyangkal bahwa Kalimantan Timur masih berada pada peringkat ke-5 dengan total luas lahan yang terbakar mencapai 4.430 hektar dari 34 provinsi di Indonesia. 

Sedangkan peringkat pertama kasus karhutla adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan total luas 71.712 hektar berdasarkan data per Juli 2019. Hal itu menjadi kajian yang akan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah pusat dan tentunya pemerintah daerah dan segala unsur yang terkait.

"Kaltim ini peringkat ke lima se-Indonesia. Kasus terparah ada di NTT," kata Agus.

Baca Lainnya : Jokowi Teken Inpres Nomor 5/2019, Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut Disetop

Menurut pemantauan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) melalui satelit, jumlah titik hotspot yang muncul di beberapa wilayah Kalimantan tidak selalu bisa dipastikan  kebakaran hutan. Sedangkan perkiraan musim kemarau yang akan berakhir lebih lama dari tahun sebelumnya merupakan dampak dari fenomena El Nino. 

Hal tersebut tentunya sekaligus menjadi faktor banyaknya titik hotspot yang terdeteksi di beberapa wilayah di Indonesia. 

"Hotspot bukan berarti kebakaran hutan dan lahan. Harus dipantau data hotspot selama 3 hari dan dilihat apakah ada tampilan asap di citra satelitnya untuk bisa menyimpulkan apakah itu kebakaran besar atau tidak. El Nino menjadi faktor penyebab meluasnya hotspot yang seperti terjadi sekarang ini," ujar Peneliti Penginderaan Jauh LAPAN Indah Prasasti. 

Editor : Binsar Marulitua

Berita Terkait

29 Jan 2021
12 Jan 2021
24 Des 2020