trubus.id
Pemerintah Cicil 167  Penyelesaian Kasus Konflik Agraria dari 666 Aduan 

Pemerintah Cicil 167 Penyelesaian Kasus Konflik Agraria dari 666 Aduan 

Binsar Marulitua - Kamis, 13 Jun 2019 06:00 WIB

Trubus.id -- Pemerintah melalui Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) telah menerima sebanyak 666 aduan konflik agraria dalam kurun waktu 2016-2019. Dari profil pengaduan tersebut, terdapat 413 kasus memiliki informasi pendukung yang cukup sehingga dapat ditindaklanjuti.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, Rapat Tingkat Menteri (RTM) menyepakati untuk mempercepat penyelesaian 167 kasus yang masuk kategori dapat diselesaikan dalam jangka pendek itu. Sementara 92 kasus diselesaikan dalam jangka menengah, dan 154 kasus yang penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih lama.

Selanjutnya, 253 kasus belum memiliki informasi pendukung yang lengkap sehingga belum ditindaklanjuti.

"RTM menyepakati untuk mempercepat penyelesaian 167 kasus yang masuk kategori dapat diselesaikan dalam jangka pendek itu," jelas Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko pada Rapat Tingkat Menteri TPPKA, di Bina Graha, Jakarta, Rabu (12/6).

Baca Lainnya : Penutupan Data HGU Kelapa Sawit Dinilai Langgengkan Konflik Agraria

Moeldoko menegaskan, pemerintah sedang berusaha mempercepat penyelesaian konflik agraria. Langkah yang ditempuh melalui koordinasi antar-kementerian dan lembaga, serta membangun sinergi penanganan lintas-kementerian dan lembaga. Setiap kementerian-lembaga telah menunjuk pejabat penanggungjawab untuk koordinasi lintas-kementerian-lembaga tersebut.

Dalam RTM ini, KSP menyerahkan dokumen digital yang berisi daftar kasus beserta seluruh data-data pendukungnya kepada kementerian/lembaga terkait. Moeldoko menegaskan, bahwa keadilan agraria menjadi perhatian serius Pemerintah, dan RTM ini merupakan langkah penting dalam percepatan penyelesaian konflik agraria tersebut.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil yang hadir dalam RTM itu berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus agraria yang laporannya telah diterima oleh KSP. Beberapa konflik yang diterima memiliki kompleksitas tersendiri khususnya konflik agraria yang berkaitan dengan aset pemerintah.

Baca Lainnya : Kriminalisasi Petani Terus Berulang, Walhi Catat 555 Konflik Agraria Sampai 2019 

Meski demikian, dengan jalan koordinasi antar kementerian-lembaga, Sofyan Djalil optimistis komitmen penyelesaian konflik agraria tersebut akan dapat tercapai.

“Beberapa konflik, seperti di Teluk Jambe dan di Karawang berhasil diselesaikan. Memang masih ada beberapa konflik yang kompleks. Namun, inisiasi pola koordinasi antar kementerian-lembaga yang hari ini dibicarakan membawa langkah penyelesaian ke arah titik terang,” kata Sofyan.

Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya turut menyinggung mengenai peran penting koordinasi lintas kementerian-lembaga. Mengingat kewenangan kehutanan sudah tidak berada di level Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Provinsi turut memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik agraria yang terjadi di area hutan.

Baca Lainnya : Hari Tani Nasional, Pemerintah Diminta Perkuat Peran Organisasi Petani Untuk Percepat Reforma Agraria

“Melalui koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi penting untuk terlibat dalam inisiasi penyelesaian konflik agraria. Artikulasi teknis dalam desain koordinasi akan positif mendorong implementasi rencana penyelesaian konflik agraria,” ujar Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya juga menyampaikan, melalui koordinasi pula-lah persoalan pengakuan wilayah masyarakat adat yang selama ini menjadi polemik akan potensial diselesaikan.

Pada RTM ini turut disepakati pembentukan Desk Penanganan Konflik Agraria Lintas Kementerian dan Lembaga, dengan KSP sebagai simpulnya. Setelah RTM, penanganan 167 kasus prioritas akan dilakukan melalui Desk lintas Kementerian-Lembaga ini di mana setiap dua bulan sekali akan dievaluasi perkembangannya. [NN]

Editor : Thomas Aquinus

Berita Terkait

12 Jan 2021
24 Des 2020
21 Des 2020