trubus.id
Peristiwa » Penegakan Hukum <i>Multidoor</i> Dinilai Ampuh Jer...
Penegakan Hukum <i>Multidoor</i> Dinilai Ampuh Jerat Penjahat Lingkungan

Penegakan Hukum Multidoor Dinilai Ampuh Jerat Penjahat Lingkungan

Syahroni - Kamis, 27 Sept 2018 06:00 WIB

Trubus.id -- Penegakan hukum multi door dinilai bisa dijadikan 'jurus jitu menjerat penjahat lingkungan dengan hukuman kumulatif agar memberikan efek jera. Sebab, kasus kejahatan lingkungan seperti perambahan, perburuan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar dilindungi, terus terjadi. 

Dalam Focus Group Discussion (FGD) Pra-Kajian Kapasitas Penegakan Hukum Sektor Kehutanan Lingkup Landscape Leuser yang digelar di Kota Medan, Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Joko Iswanto mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk mencari gambaran bagaimana potret penegakan hukum terkait kejahatan di sektor kehutanan. 

Banyak pihak pemangku kepentingan dan penegak hukum yang dilibatkan, mulai dari Balai Besar Konserasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara (BBKSDA Sumut), Kejaksaan, Polri, dan juga mitra lembaga swadaya masyarakat. 

Baca Lainnya : Refleksi Penegakkan Hukum di Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2018

"Banyak kasus yang terjadi, baik di Leuser maupun di Sumut. Misalnya kasus perburuan liar, itu kita sendiri merasa banyak putusan kasus hanya menyentuh masyarakat sekitar. Putusan banyak yang belum memuaskan," kata Joko, Rabu (26/9).

Diakuinya, di TNGL masih terjadi kasus-kasus kejahatan lingkungan seperti perambahan dan perburuan. Namun, sudah bisa relatif diantisipasi melalui patroli bersama dengan mitra kerja dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang setiap bulan menjelajahi hutan TNGL.

"Jika ditemukan jerat harimau atau jerat babi, maka kita dengan cepat menangani," ujarnya.  

Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai Gakkum LHK) Wilayah I Sumatera, Edward Sembiring menyebut, dari FGD ini nantinya akan muncul rekomendasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam hal penegakan hukum lingkungan. 

Edward berpandangan, aspek pencegahan dan penegakan hukum tidak bisa dilepaskan. Karenanya, diperlukan peran serta aktif dari para pihak. 

Baca Lainnya : Darurat Karhutla, Aktivis Desak Penegakan Hukum bagi Korporasi

"Perlu dikluster, tidak hanya pidananya, karena pengalaman kita, ternyata itu tidak terlalu signifikan memberikan efek jera," ungkapnya.

Edward juga menilai, saat ini tidak lagi zamannya berbicara kewenangan siapa. Sementara praktik perusakan lingkungan dan perburuan terus terjadi. Semua pihak yang berkepentingan punya peran penting. 

Edward mewacanakan penegakan hukum dengan multi door, yang mana seorang penjahat lingkungan bisa dijerat dengan berbagai undang-undang tergantung pada kewenangannya. 

"Tolong dibayangkan kalau dalam kasus ini, Pihak Bea Cukai menyidik dengan UU Kepabeanan, Balai Karantina dengan UU Karantina, kami dengan UU 5/90 tentang KSDAE atau UU 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaah Lingkungan Hidup (PPLH) kepada orang yang sama dan barang bukti yang sama. Diadili bersama, ini pasti akan kumulatif, tidak lagi alternatif. Ini yang saya katakan penegakan hukum multi door," terangnya. 

Darmawan Liswanto selaku konsultan yang memandu acara menyebut, kegiatan ini penting dilakukan. Karena faktanya, perburuan dan perambahan di lanskap (bentang alam) penting terus terjadi, sehingga perlu dilihat apa saja yang masih menjadi persoalan selain anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Baginya, yang perlu dilihat dan dicermati bagaimana menyiasati keterbatasan yang ada,sehingga bisa direplikasi di tempat lain. Masyarakat dan pemerintah bisa berkaca pada kasus illegal loging di Kalimantan Barat.

Baca Lainnya : Kriminolog: Penegakan Hukum Lemah, Penganiayaan Satwa Terus Berulang

Banyak akademisi dan LSM yang mengaji dari berbagai sisi mulai dari kriminologi, kejadian dan lain sebagainya, sehingga melahirkan UU No 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 

"Walaupun misalnya pemerintah bilang UU 5/90 belum perlu direvisi. Nanti dari sini ada kebijakan antara yang bisa dikeluarkan, apakah itu permen atau apa," terangnya.

Darmawan bercerita tentang illegal loging di Taman Nasional Betung Kerihun, Kalimantan Barat pada 2005. Pelaku kejahatan tidak hanya dijerat dengan UU NO 41/1999 tentang Kehutanan, juga dengan UU 5/1990 tentang KSDAE. Mengenai alat berat yang diselundupkan dari Malaysia, dijerat dengan UU Bea dan Cukai. Pelaku dijerat secara kumulatif. 

"Akhirnya kena 9 tahun, kumulatif. Yang utama bisa meyakinkan hakim dengan bukti-bukti," tandasnya. [RN]

Editor : Syahroni

Berita Terkait

29 Jan 2021
12 Jan 2021
24 Des 2020