trubus.id
Kiat » Wali Kota Solo Ingin Pajak UMKM Rintisan Dihapus
Wali Kota Solo Ingin Pajak UMKM Rintisan Dihapus

Wali Kota Solo Ingin Pajak UMKM Rintisan Dihapus

Ihsan Maulana - Rabu, 15 Agu 2018 17:00 WIB

Trubus.id -- Beberapa waktu lagi, Pemerintah pusat akan meneken aturan pajak final UMKM sebesar 0,5%. Meski jumlahnya turun dari yang sebelumnya mencapai 1%. Namun kebijakan ini dinilai tetap memberatkan para pelaku UMKM perintis/pemula.

Kepala Dinas Kopersasi dan UMKM Kota Solo, Nur Hayati merasa, kebijakan pemerintah mengenai tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen saja, masih membebani pelaku UMKM. Apalagi bagi para pelaku UMKM pemula.

"Idealnya, pelaku UMKM yang baru merintis usaha diberikan kesempatan untuk mengembangkan usahanya minimal dua tahun, tanpa harus terbebani dengan memikirkan pembayaran pajak usaha," ujarnya di pembukaan gebyar UKM, di Solo baru-baru ini.

Baca Lainnya: Akumindo Kritisi Penurunan Pajak UMKM 0,5 Persen

Ia melanjutkan, para pelaku UKM pemula memang membutuhkan tenggang waktu untuk bisa eksis. Apalagi, bagi UKM yang masih pemula mereka dinilai belum mengetahui usahanya menjadi kebutuhan pasar atau tidak. Untuk itu, pada tahap awal usahanya, tidak dikenakan biaya pajak.

Menurutnya, pembebanan pajak akan lebih tepat sasaran bagi pelaku UMKM yang sudah memiliki produksi usaha berkelanjutan, dan maju. “Kalau memang usahanya sudah jalan, itu memang yang sudah semestinya dikenakan pajak. Silahkan,” sambungnya.

Sementara itu, Wali Kota Solo, F.X Hadi Rudyatmo mengusulkan agar pemerintah pusat menghapus ketetapan pajak bagi pelaku usaha kecil menengah. Rudyatmo justru menilai, adanya pajak membuat pelaku UKM yang baru merintis usaha, merasa terbebani hingga tidak bisa maksimal dalam mengembangkan usaha.

Baca Lainnya: PPh UKM Jadi 0,5 %, Dinkop UKM Bali Ingin Pengusaha Lebih Tertib Pajak

Ia menyarankan, dalam kurun waktu lima tahun para pelaku UKM yang baru merintis usahanya tidak dikenakan pajak. Meskipun, pelaku UKM pemula tadi, harus melaporkan perkembangan usahanya kepada Dinas Koperasi dan UMKM di masing-masing daerah. 

Sebelumnya, Pemerintah pusat mengeluarkan peraturan perubahan tarif pajak penghasilan (PPh) final, bagi wajib pajak usaha kecil menengah (UKM) dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Seperti yang tertuang di Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 wajib pajak UMKM perorangan dikenakan tarif PPh final 0,5 persen, yang berlaku selama tujuh tahun sejak berlakunya peraturan tersebut atau sejak wajib pajak baru terdaftar. [KW]

Editor : Karmin Winarta

Berita Terkait

29 Jan 2021
12 Jan 2021
24 Des 2020