trubus.id
Menuju Target Penurunan 29% Gas Rumah Kaca, Pemerintah Godok Regulasi Pasar Karbon 

Menuju Target Penurunan 29% Gas Rumah Kaca, Pemerintah Godok Regulasi Pasar Karbon 

Binsar Marulitua - Kamis, 01 Jan 1970 00:00 WIB

Trubus.id -- Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus menanggulangi perubahan iklim dalam mengurangi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% sampai pada 2030 sesuai Nationally Determined Contribution (NDC). Salah satu opsi adalah menggunakan instrumen ekonomi lingkungan yang siap menerapkan intrumen mitigasi berbasis pasar karbon (carbon pricing). 

Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ruandha Agung Sugadirman mengatakan, saat ini KLHK, Kemenko Perekonomian dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang mennyempurnakan revisi Peraturan Presiden 61 tahun 2016 yang merujuk pada mekanisme dan sistem pasar karbon.

"KLHK masih menginventarisasi termsuk penurunan berapa emisi yang terjadi dari sektor energi, limbah, pertanian, kehutanan dan Proses Industri dan Penggunaannya. Dari 29% target penurunan emisi, 11 persen dari energi, 17 persen dari kegiatan kehutanan dan 1 persen dari limbah Industri," jelas Ruandha di Jakarta, Rabu (1/8). 

Ruandha menjelaskan untuk sementara belum ada daya paksa ke semua sektor untuk mencatat penurunan emisi. Meskipun sudah dibuat Sistem Registri Nasional (SRN) tetapi untuk sementara catatan hanya pokok usaha usaha apa saja  saja yang dilakukan untuk menurunkan emisi. 

"Arahnya Perpres nantinya mewajibkan tetapi sekarang masih sosialisasi," tambahnya. 

Sementara itu, Asisten Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim, Moekti H.Soejachmoen mengatakan sampai saat ini tidak ada referensi khusus mengenai pasar karbon.

Jika merujuk pada Ratifikaasi Paris 2015 pada pasal 6 ayat 4-5 penetapan mekanisme yang akan berontribusi pada mitigasi Gas Rumah kaca (GRK) dan mendukung pembangunan berkelanjutan di bawah otoritas dan guidance CMA dan pemanfaatanya bersifat sukarela. Jadi pemanfaatan harus menghindari terjadinya double counting. 

"Jadi memastikan transfer dan transaksi reduksi emisi hanya merupakan suplemen bukan aksi mitigasi utama," jelasnya.

Moekti menjelaskan sebelum menjajal pasar karbon baik domestik maupun internasional, diperlukan pencatatan data base yang kuat tentang klasifikasi emisi. Yang perlu dicatat mengenai klasisfikasi dari emisi adalah apa yang harus masuk menjadi emisi dan apa yang harus dilepas keluar. Untuk itu harus mengetahui biaya efisiensi mitigasi emisi.

"Jadi sektor target bisnis tidak hanya bisa membayar reduksi emisi tanpa memikirkan target pengurangan emisi. Jadi nanti sebelum membayar reduksi emisi, akan terkena pilati berupa denda. Di Internasional membuat mekanisme siapa pun yang akan melakukan transaksi emisi harus melapor kepada negara. Jadi harus dibuat aturan main transaksinya," jelas Moekti. 

Moekti menjelaskan, data base mengenai emisi sangat penting untuk menjamin bahwa benar ada emisi dan penurunan emisi yang berpindah tangan bukan sekedar 'claim'. Karena itu kesiapan data sangat menentukan instrumen mitigasi berbasis pasar.

"Memastikan reduksi emisi tidak digunakan oleh lebih dari satu party," tambahnya. 

Jadi sebelum menuju penjajagan pasar karbon domestik dan internasional, harus dipikirkan bagaiman memastikan tidak terjadi double counting, bagaimana corresponding adjustment diterapkan, bagaiaman menetapkan 'baseline' nya, bagaimana memastikan overall mitigation in global emissions dan sejauh mana lingkup baik sebagai ITMOs maupun melalui mekanisme pasar karbon. [RN]

Editor : Syahroni

Berita Terkait

20 Nov 2020
20 Nov 2020
17 Nov 2020