trubus.id
Kemenkop UKM Usulkan Tahun 2019 Anggaran Pemberdayaan Menjadi Rp1,291 Triliun

Kemenkop UKM Usulkan Tahun 2019 Anggaran Pemberdayaan Menjadi Rp1,291 Triliun

Thomas Aquinus - Selasa, 10 Jul 2018 09:30 WIB

Trubus.id -- Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR Senayan, Senin (9/7), Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengusulkan anggaran pemberdayaan koperasi dan UKM ditambah menjadi Rp 1,291 triliun pada 2019. 

"Kami sudah menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran secara tertulis kepada Komisi VI DPR RI yang akan disinkronisasi dengan Badan Anggaran DPR RI," ujar Menteri AGGN Puspayoga melalui siaran pers.

Puspayoga berharap, penambahan anggaran untuk tahun 2019 lolos disepakati oleh Komisi VI DPR RI. Puspayoga mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan usulan anggaran tambahan kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI serta kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebesar Rp 1,291 triliun.

Baca Lainnya : Dengan Sunset Clause Kemenkop UKM Ingin UMKM Tertib Laporan Keuangan

Berdasarkan pagu indikatif Kemenkop UKM yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah, program dan kegiatan kementeriannya terbagi atas prioritas nasional sebesar Rp 271 miliar dan non prioritas nasional Rp 656 miliar.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Hanura Djoni Rolindrawan mendukung tambahan anggaran bagi Kementerian Koperasi dan UKM.

"Untuk 2019 akan naik, mudah-mudahan. Apalagi programnya bagus semua tinggal nanti pengawasannya," ucapnya.

Baca Lainnya : Kemenkop UKM Targetkan 8 Juta UMKM di Tahun 2020 Go Online

Bahkan, Ia berharap angka tersebut bisa ditingkatkan ke depannya agar pemberdayaan kepada pelaku KUMKM lebih optimal. Raker tersebut menyepakati usulan penambahan anggaran bagi Kementerian Koperasi dan UKM menjadi sebesar Rp 1,291 triliun untuk menetapkan kekurangan target pada sembilan program prioritas.

Adapun sembilan program prioritas yang dimaksud yakni wirausaha pemula, pelatihan SDM, pendampingan KUR, revitalisasi pasar tradisional, Pusat Layanan Usaha Terpadu, pendampingan sertifikat hak atas tanah, penguatan kapasitas manajemen koperasi simpan pinjam, fasilitas akta koperasi dan satuan tugas pengawasan koperasi dan pembentukan jabatan fungsional pengawas koperasi. [NN]
 

Editor : Thomas Aquinus

Berita Terkait

01 April 2020
01 April 2020
31 Mar 2020

Baca Juga

Berita Lainnya