trubus.id
Awas, Piara Ikan Berbahaya Bisa Kena Sanksi Penjara

Awas, Piara Ikan Berbahaya Bisa Kena Sanksi Penjara

Karmin Winarta - Jumat, 06 Jul 2018 07:48 WIB

Trubus.id -- Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kantor Perwakilan Sumatera Utara mengimbau kepada masyarakat untuk menyerahkan secara sukarela ikan-ikan berbahaya yang dimiliki atau dikoleksi.

Kepala Stasiun KIPM Medan II, Edi Santoso mengatakan, jika masyarakat tidak juga mengindahkan imbauan sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka pihak BKIPM akan melakukan razia dan memberi sanksi kepada masyarakat yang kedapatan masih memiliki ikan berbahaya.

“Untuk penyerahan sukarela berlaku mulai 1 hingga 31 Juli 2018.S. Kemudian kita menggelar razia. Jika ada yang kedapatan, akan dijatuhi sanksi bagi pemilik ikan berbahaya,” kata Edi, Kamis (5/7/2018).

Disebutkannya, bagi yang terkena razia karena memiliki ikan berbahaya, akan dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Sanksi berupa ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.

Larangan kepemilikan ikan invasif (bukan spesies asli tempat tersebut) yang dapat merusak lingkungan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yaitu pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) dan Pasal 86 ayat (1) dan (2).

Dalam peraturan disebutkan, masyarakat diminta tidak memelihara atau membudidayakan, mengedarkan, dan melepas liar ikan-ikan yang dilarang dan tergolong invasif, seperti Arapaima gigas, Aligator, Piranha dan ikan lainnya yang tercantum pada Permen KP No 41 tahun 2014.

“Dalam ketentuan terdapat sebanyak 152 jenis ikan dilarang yang terdiri dari Pisces sejumlah 97 jenis, Crustacea 14 jenis, Mollusca 30 jenis, dan Amphibia 11 jenis,” sebutnya.

Edi mengungkapkan, menindaklanjuti arahan Kepala BKIPM, maka tiga UPT BKIPM di Sumut berkolaborasi dan membentuk tim bersama untuk melakukan sosialisasi larangan memelihara ikan berbahaya dan invasif.

“Setelah sosialisasi akan digelar razia, dan diikuti pemberian tindakan bagi masyarakat yang tidak memanfaatkan penyerahan sukarela. Masyarakat Sumut kemungkinan besar memiliki ikan-ikan berbahaya, melihat tingginya angka penghobi ikan di daerah ini,” ungkapnya.

Kepala Balai KIPM Medan I Muhammad Burlian menerangkan, sosialisasi terlebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada masyarakat menyerahkan ikan berbahaya dengan kesadaran sendiri.

“Waktu yang disediakan adalah satu bulan. Waktu ini diharapkan digunakan sebaik-baiknya untuk melaporkan dan menyerahkan ikan berbahaya ke posko,” ujarnya.

Kepala Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan, Sondang Sitorus menegaskan, pihaknya tengah mencegah kemungkinan masuknya Aligator dan Piranha beserta ikan berbahaya lainnya ke perairan Sumut.

“Kita lakukan pengawasan di pintu-pintu masuk pelabuhan laut dan bandara, karena aturannya sudah ada. Bagi yang tetap membandel akan dikenakan sanksi tegas,” tegasnya. (KW)

Editor : Karmin Winarta

Berita Terkait

12 Jan 2021
24 Des 2020
21 Des 2020