trubus.id
Refleksi Penegakkan Hukum di Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2018

Refleksi Penegakkan Hukum di Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2018

Binsar Marulitua - Selasa, 05 Jun 2018 19:30 WIB

Trubus.id -- Setiap tanggal 5 Juni masyarakat di seluruh dunia memperingati Hari Lingkungan Hidup. Mirisnya, perayaan ini diperingati di tengah kenyataan bahwa krisis lingkungan dari waktu ke waktu semakin masif.

Bagaimana refleksi penegakan hukum dan penanggulangan lingkungan hidup dan sumber daya alam  Indonesia sampai pada hari ini? 

Keberhasilan penanggulan Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan komitmen  pembenahan wajah Citarum adalah gebrakan nyata yang memamg harus diapresiasi dari kabinet Nawacita yang dinahkodai Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Akan Tetapi, negara dinilai belum sepenuhnya berhasil melindungi lingkungan hidup dan kekayaan alamnya. Hal ini mengingat  pelanggaran tata kelola lingkungan masih sering menemui jalan buntu untuk menjerat pelaku.

Sebenarnya, Implementasi penegakan hukum pemerintah sudah menyasar pada korporasi-korporasi penjahat lingkungan hidup yang nyaris tak tersentuh pada rezim sebelumnya. Akan tetapi politik hukum kebijakan pembangunan Indonesia belum sepenuhnya mengarah pada kebijakan pembangunan lingkungan.

Bersisian dengan hal tersebut, harus diakui bahwa arus politik telah memaksa pemerintahan untuk menyederhanakan proses-proses perizinan investasi yang salah satu meminta relaksasi terhadap kajian lingkungan hidup. 

Baca Lainnya : Hari Lingkungan Hidup, KLHK Ajak Kelola Sampah Plastik Lebih Serius

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati mengatakan tendensi kecenderungan yang sangat berbahaya dari pemerintah dalam mengawal lingkungan hidup yang mengayomi masyarakat. Institusi negara maupun aparat birokrasi lingkungan masih kalah dan sering menemui jalan buntu menjerat pelaku pengerusakan lingkungan, baik individu maupun korporasi. 

"Salah satu kasus hukum lingkungan yang mendapat perhatian yakni putusan Pengadilan Negeri Meulaboh yang membatalkan hukuman kasasi kepada PT Kalista Alam. Dalam putusan kasasi, PT Kalista Alam dinyatakan bersalah dalam kasus pembakaran hutan dan diwajibkan membayar Rp366 miliar," jelas Nur di Jakarta, Senin (4/6) kemarin. 

Ia menjelaskan, dalam periode ini juga terjadi kriminalisasi terhadap sanksi ahli akademisi yang memberikan pandangan terhadap kebijakan hukum lingkungan dalam proses peradilan. Terlebih hukum dalam konteks lingkungan hidup juga diciderai pada kasus kekalahan gugatan Petani Kendeng, Jawa Tengah , di mana izin lingkungan pengelolaaan tambang dan semen diubah hanya satu hari setelah keputusan pengadilan. 

"Padahal, kasus pelanggaran hukum lingkungan dan SDA bukanlah delik aduan. Ketika ada pelanggaran hukum lingkungan hidup dan SDA, mereka harusnya langsung bertindak tanpa ada laporan masyarakat," tambahnya. 

Sementara itu Direktur Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani mengatakan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari KLHK yang cukup intens mengusut kasus pelanggaran hukum lingkungan dan SDA memiliki keterbatasan kapasitas.  PPNS dari KLHK tak sebanding dengan banyaknya kasus pelanggaran hukum lingkungan dan SDA.

Baca Lainnya : KLHK  Rayakan Hari Lingkungan Hidup Bersama Komunitas Peduli Ciliwung

Hal ini pun berdampak pada performa dari PPNS KLHK dalam mengusut kasus. Berdasarkan catatan KLHK, terdapat 1951 aduan dan 2086 izin yang ditangani sejak 2015. Dari angka tersebut, hanya 418 kasus yang diberikan sanksi administratif. Adapun, hanya 431 kasus pidana yang berhasil dilimpahkan berkasnya ke pengadilan.

Selain itu ada 220 gugatan perdata yang diajukan dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp16,9 triliun (16 gugatan melalui pengadilan) dan Rp42,55 miliar (110 kesepakatan di luar pengadilan).

"Jumlah orang kami yang bekerja dengan persoalan di lapangan itu besar sekali gap-nya," kata Ridho.

Menurutnya, kolaborasi melalui pembentukan satuan gugus tugas dapat menjadi solusi yang baik untuk menangangi kasus pelanggaran hukum dan SDA. Selain untuk menumbuhkan urgensi, pembentukan satgas dapat menjadi jembatan mengatasi permasalahan keterbatasan kewenangan penindakan.

Selama ini, PPNS dari KLHK sering terkendala lantaran kasus pelanggaran hukum dan SDA ternyata terkait dengan kementerian lainnya. Dia mencontohkan, kasus perusakan lingkungan di wilayah pesisir ternyata berhubungan dengan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kasus kerusakan tambang ilegal terkait dengan kewenangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sementara kasus pencemaran air ternyata banyak berkaitan dengan industri yang di bawah kewenangan Kementerian Perindustrian.

"Kami perlu mendorong penyidikan kasus lingkugan bersama-sama, sehingga efek jeranya sangat besar," kata Ridho.

Baca Lainnya : KLHK Luncurkan 'Simply Red' Untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Ia juga menambahkan, untuk memperkuat penegakan hukum KLHK telah berkordinasi dengan Komisi Yudisial (KY). Dari koordinasi tersebut lahirlah sebuah MoU di mana muaranya mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang hakim saat memutus perkara di bidang LHK. 

Tekait putusan pengadilan sumber daya alam dan lingkungan hidup, Komisi Yudisial, Sukma Violet mengatakan bahwa jajarannya tidak menutup mata bahwasannya ada kesalahan pertimbangan, maupun kurangnnya pemahaman pertimbangan baik disengaja atau tidak disengaja oleh para hakim. 

"Menurut data kami sepanjang 2010 samapai 2017 ada 17 hakim yang terlibat korupsi. Tentunya ini adalah cermin bagi kami untuk selalu mengingat dan terus berubah," jelasnya.

Sukma mengatakan, sampai hari ini terdapat 1682 jumlah laporan, di mana 87 hakim telah dijatuhkan sanksi. Dari jumlah tersebut 57 dikenakan sanksi ringan, 19 sanksi sedang dan 11 sanksi berat. 

"Kami masih mengingat bagaiman hakim Parlas Nababan memvonis bebas pembakar hutan di Palembang, Sumsel dengan alasan 'membakar hutan tidak merusak lingkungan'. Setelah delapan bulan bekerja, KY memutuskan ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Parlas Nababan. Komisi Yudisial (KY) pun menjatuhkan sanksi etik kepada Parlas Nababan sebagai hakim ketua dan Kartjono adalah hakim anggota," jelasnya.

Baca Lainnya : Melalui MoU, KY Dukung KLHK untuk Penyelesaian Perkara LHK

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menambahkan, praktek pemberian izin sumber daya alam  yang tak terkontrol itu melibatkan politik transaksional antara pelaku bisnis dan pejabat daerah. Ia juga menduga, hal seperti itu dilakukan demi mencari pendanaan politik. Dukungan biaya politik biasanya diubah menjadi dukungan jasa untuk menunjang aktivitas kampanye.

Laode mengatakan, perlu adanya peningkatan kapasitas penyidik lintas kementerian dan lembaga untuk bisa menangani kasus pelanggaran hukum lingkungan dan SDA. Dengan adanya peningkatan kapasitas, Laode menilai urgensi para aparat untuk bisa menangani kasus tersebut bisa muncul. 

Hal ini lebih lanjut akan memudahkan kontrol masyarakat terhadap penanganan kasus pelanggaran hukum lingkungan dan SDA.

"Frontline-nya yang harus diperbaiki. Kita harus mulai semua," kata Laode. [RN]

Editor : Syahroni

Berita Terkait

20 Nov 2020
20 Nov 2020
17 Nov 2020