trubus.id
Revisi UU Konservasi Harus Mengikuti Paradigma Baru

Revisi UU Konservasi Harus Mengikuti Paradigma Baru

Binsar Marulitua - Jumat, 25 Mei 2018 08:00 WIB

Trubus.id -- Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAE) masih terus digodok. Pakar biologi konservasi dari Universitas Indonesia, Profesor Jatna Supriatna mengatakan, revisi UU itu nantinya harus mengikuti paradigma baru konservasi.

"Para pihak yang mendorong paradigma baru konservasi menyampaikan bahwa upaya konservasi ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat yang dapat dicapai melalui kerja sama dengan sektor ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat," kata Jatna dalam diskusi publik tentang perubahan UU KSDAE di kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (24/5).

Baca Lainnya : RUU Konservasi Sumber Daya Hayati Tidak Boleh Bertentangan Dengan UUD 1945

Menurutnya, materi UU KSDAE yang baru harus relevan dengan kondisi saat ini. Paradigma baru konservasi merupakan pendekatan baru untuk mencapai tujuan KSDAE dengan menggunakan perangkat kerja ekonomi.

Ketua Institute of Sustainability Earth and Resource (I-SER) Universitas Indonesia ini juga menyatakan, perlunya sinergi lintas sektor antar akademisi, parlemen, dan pemerintah untuk menjaga sumber daya alam Indonesia dari ancaman nyata.

Dia mencontohkan kasus kematian orangutan di Kalimantan, konflik gajah dan manusia di Aceh, serta kasus perdagangan tumbuhan dan satwa liar. Jika ditilik dari kasus tersebut, Pusat Penelusuran dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, transaksi perdagangan tumbuhan dan satwa liar mencapai lebih dari Rp 13 triliun per tahun.

"Banyak ancaman nyata terhadap upaya konservasi, seperti penambahan kawasan konservasi, perburuan satwa liar bernilai tinggi, pembunuhan atau peracunan satwa liar yang dianggap mengganggu kehidupan manusia, kebakaran hutan dan lahan, serta konversi hutan untuk berbagai kepentingan budidaya, pemukiman, dan pembangunan nasional," katanya.

Menurut Profesor yang juga merupakan Guru Besar UI bidang Biologi ini, berbagai ancaman dan tekanan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati pada dasarnya disebabkan oleh adanya kelemahan dalam tata kelola konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Baca Lainnya : Dari 2.052 Pengaduan Selama Tiga Tahun, KLHK Kembalikan Kerugian Negara Rp 17,52 Triliun

Para ahli I-SER UI berpendapat, UU Konservasi Nomor 5 Tahun 1990 dianggap belum cukup memadai untuk mendorong tercapainya kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya karena memiliki beragam kelemahan.

Kelemahan tersebut di antaranya pemberian sanksi yang rendah atas pelanggaran pidana, nilai denda yang rendah atas kejahatan terhadap sumber daya alam beserta ekosistemnya, kelembagaan pengelolaan yang lemah, serta input pengelolaan yang minim. [RN]

Editor : Syahroni

Berita Terkait

12 Jan 2021
24 Des 2020
21 Des 2020